Home / Nusantara / Jamin Wilayah Tangkapan Berbeda dengan Nelayan Pantura, Nelayan Natuna Dukung Keputusan Kabakamla

Jamin Wilayah Tangkapan Berbeda dengan Nelayan Pantura, Nelayan Natuna Dukung Keputusan Kabakamla

Jamin Wilayah Tangkapan Berbeda dengan Nelayan Pantura, Nelayan Natuna Dukung Keputusan Kabakamla
Humas Bakamla (IDNCG) For oketimes.com
Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos, M.M, mengadakan tatap muka dan dialog dengan sekitar 250 nelayan Natuna di aula Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, di Dermaga Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (7/3/2020).

Natuna, Oketimes.com - Para Nelayan Natuna Provinsi Kepulauan Riau, akhirnya sepakat mendukung keputusan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos, M.M, terkait pembagian wilayah penangkapan ikan nelayan Pantura yang hanya boleh menangkap di atas 50 mil laut Laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kesepakatan itu, tercapai setelah Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos, M.M, mengadakan tatap muka dan dialog dengan sekitar 250 nelayan Natuna di aula Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, di Dermaga Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (7/3/2020).

Disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi, S.Sos, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, S.Pd, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna Zakimin, Danlanud Ranai Kolonel Pnb Fairlyanto, S.T, M.A.P, Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Tunggul, Dandim 0318/ Natuna Letkol Czi Ferry Kriswardana S.Sos, M.Tr (Han), dan Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K, M.Si, kekhawatiran nelayan Natuna terhadap kehadiran nelayan Pantura yang dapat mengurangi hasil tangkapan ikan mereka, akhirnya bisa terjawab.

Menurut Kepala Bakamla, kehadiran kapal-kapal nelayan asal Pantai Utara  (Pantura) Jawa diharapkan dapat memantik semangat masyarakat Natuna untuk mengoptimalkan sumber daya perikanan di laut Natuna Utara. "Kegiatan ini juga dapat menekan potensi pencurian ikan oleh nelayan asing," tegas perwira tinggi TNI AL bintang tiga tersebut.

Kabakamla menyebutkan pemerintah semakin hadir di Laut Natuna Utara dan Bakamla telah mengkoordinir 13 kementerian dan lembaga untuk membantu 30 kapal 100 GT ke atas asal Pantura memanfaatkan ikan di sana.

"Ke depan kami berharap nelayan asli Natuna tetap melanjutkan aktivitas melaut, dan langkah ini untuk memastikan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan nelayan asing," kata Kepala Bakamla.

Pada acara tatap muka dan dialog itu, selain dihadiri para nelayan, juga hadir sejumlah pimpinan asosiasi dan koperasi nelayan Natuna, pimpinan HNSI Natuna, serta para advokat dan akademisi Natuna.

Dengan adanya kesepakatan ini, Kepala Bakamla menjamin pihaknya akan menindak tegas nelayan asal Pantura bila melanggar ketentuan itu. "Tentu kita akan evaluasi, namun apabila ada pelanggaran akan kita tindak tegas," tegas Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Selain itu, Kepala Bakamla juga mengatakan, penggunaan jaring cantrang yang sempat menjadi isu dari penolakan oleh nelayan Natuna, dipastikan tidak merusak terumbu karang.

"Jaring mereka sudah diperiksa pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya boleh menggunakan dengan jarak 30 meter dari dasar laut," tegasnya.

Kabakamla mohon izin serta meminta doa dan dukungan masyarakat Natuna terhadap program luar biasa pemerintah itu, sekaligus menunjukan bahwa pemerintah pusat peduli terhadap kesejahteraan, keamanan, pengawasan dan pemanfaatan ikan di Laut Natuna Utara.***


Assorted   : Humas Bakamla RI (Indonesian Coast Guard)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.