Home / Lingkungan / Gubri Minta Sekjen KLHK Tindak Tegas Pemilik Konsesi Pembakar Lahan di Riau

Pimpin Ratas Karlahut Bersama KLHK

Gubri Minta Sekjen KLHK Tindak Tegas Pemilik Konsesi Pembakar Lahan di Riau

Gubri Minta Sekjen KLHK Tindak Tegas Pemilik Konsesi Pembakar Lahan di Riau
Biro Adpim Setdaprov Riau For oketimes.com
Gubernur Riau, Syamsuar memaparkan beberapa permasalahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Riau bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono di Rumah Dinas Gubernur Riau, Sabtu (7/3/2020) Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Gubernur Riau, Syamsuar memaparkan beberapa permasalahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Riau bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono di Rumah Dinas Gubernur Riau, Sabtu (7/3/2020) Pekanbaru.

Dalam rapat tersebut, Gubri mengatakan salah satunya penyebab Kalahut adalah faktor ekonomi, saat memimpin rapat terbatas pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2020 di Rumah Dinas Gubernur Riau, Sabtu (7/3/2020).

Faktor ekonomi, sebut Gubri menjadi penyebab utama pembakaran hutan dan lahan yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan sawit. "Ada oknum yang ingin memperkaya diri dengan menanam kelapa sawit," papar Gubri.

Padahal, menurut Gubri, masih banyak komoditas lain yang dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. Seperti jahe merah, serai wangi, dan lainnya yang tidak merusak ekosistem hutan.

Syamsuar juga menyebutkan adanya oknum yang melatarbelakangi beberapa masyarakat melakukan pembakaran hutan. "Masyarakat tempatan dibayar untuk membakar hutan dan lahan," ungkapnya.

Mantan Bupati Siak itu juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau masih tersendat. "Sebanyak 6 perusahaan yang belum diproses," ungkapnya.

Enam perusahaan tersebut papar Gubri, telah terbukti bersalah melakukan tindak pembakaran hutan, namun hingga kini belum ada penindakan. yang berarti dilakukan aparat penegak hukum (APH) di Riau.

Menurut Syamsuar, hal tersebut menjadi kelemahan dalam penanganan kasus karhutla di Riau. Karena dikhawatirkan perusahaan tersebut, akan kembali melakukan hal yang sama dalam pembakaran hutan dan lahan di Riau.

Lantaran itu, Gubri meminta kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono untuk segera menindaklanjuti perusahaan yang bersalah tersebut.***


Reporter   : Richarde  / Editor  : Cardova

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.