Soal Blok Kampar, Pelalawan-Inhu Belum Sepakat

PELALAWAN, oketimes.com- Saat ini, Pemkab Pelalawan dan Pemkab Inhu masih membangun komunikasi soal BUMD yang akan mengelola Block Kampar. Pasalnya, kedua Kabupaten ini memiliki BUMD yang siap diajukan untuk mengelola Block Kampar.

Kesepakatan kerjasama Pelalawan-Inhu dalam pengelolaan Block Kampar sudah dilakukan dua kali yakni pada tahun 2012 dan tahun 2013, dimana isi kesepakatan pernyataan dukungan bersama dalam pengelolaan melalui BUMD serta dukungan dari Gubernur Riau. Hanya saja tidak disebutkan BUMD yang akan diajukan sebagai pengelola.

"Memang beberapa hari yang lalu diagendakan pertemuan antara Pemkab Pelalawan dan Pemkab Inhu untuk membicarakan soal BUMD yang akan mengelola Block Kampar. Namun mungkin karena kesibukan dari Bupati Inhu Yopie Ariyanto makanya ditunda. Tim kecil dari Pemkab yang terdiri dari Distamben, Kabag Hukum dan BUMD akan terus membangun komunikasi dengan Pemkab Inhu untuk menjadwal ulang pertemuan."

Demikian dikatakan Assisten II Atmonadi sekaligus Ketua Tim dari Pemkab Pelalawan untuk Block Kampar, Ahad (31/8/2014). Menurutnya, Pemkab Pelalawan mengajukan BUMD PD. Tuah Sekata untuk diajukan sebagai pengelola Block Kampar.

"BUMD Tuah Sekata dinilai memiliki administrasi lengkap, mampu dalam modal, punya pengalaman kerja seperti kerjasama gas untuk pembangkit listrik dengan PT. Kalila melalui PLTMG Langgam Power. Jadi wajar kalau Kita mengajukan BUMD PD Tuah Sekata untuk mengelola Block Kampar," terangnya.

Sementara itu, koordinator Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Block Kampar (F- MPMBK) Zulmizan Assegaf kepada riaueditor.com menyebutkan bahwa dirinya sangat yakin bahwa antara Pebkab Pelalawan dan Inhu akan menemukan kata sepakat BUMD mana yang akan diajukan untuk mengelola Block Kampar.

"Apakah BUMD PD. Tuah Sekata milik Pemkab Pelalawan atau BUMD miliknya Inhu yang jelas kedua Kabupaten siap bekerjasama dalam mengelola Block Kampar," ujarnya.

Menurut Zulmizan, untuk diketahui bahwa 70 persen sumur minyak berada di Kabupaten Pelalawan dan 30 persennya berada di Kabupaten Inhu.

"Jadi kalau kebutuhan produksi sesuai kebutuhan Pemkabnya masing-masing. Porsi keduanya sudah jelas jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Secara pribadi saya sangat yakin kesepakatan dua belah pihak akan didapat. Selain tim kecil dari Pemda, Block Kampar ini juga akan menyertakan berbagai elemen baik politik maupun masyarakat bersama anggota DPRD dan dukungan tokoh masyarakat serta F-MPMBK. Begitu juga dengan Kabupaten Inhu akan bersama-sama membahas Block Kampar secara tuntas," tutupnya.(zul)