Dalami Kasus Proyek WFC Kampar, KPK Minta Kesaksian Karyawan Swasta

ILustrasi foto inset : Jembatan WFC Kampar dan Penyidik KPK.

Pekanbaru, Oketimes.com - Guna mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City Multiyears Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2015-2016. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami kesaksian dari salah satu Karyawan Swasta.

"Kali ini, penyidik KPK mendalami keterangan saksi berasal dari pihak karyawan swasta. Saksi dimintai keterangannya terkait soal penyusunan enginering estimate (estimasi tehnik-red) dan pertemuan dengan calon pelaksana proyek jembatan WFC Kampar, Riau," kata Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya kepada oketimes.com Jum’at 29 Mei 2020 sore.

Ali Fikri menyebutkan bahwa penyidik KPK meminta kesaksian Lilik Sugijono (LS) dari salah satu karyawan swasta, guna mendalami terkait penyusunan Estimate Engineering (EE) proyek jembatan WFC Kampar.

"Karena saksi LS, pernah berkomunikasi atau mengadakan pertemuan dengan calon pelaksana pekerjaan sebelum lelang," pungkas Ali.

Seperti diberitakan penanganan kasus proyek jembatan WFC Kampar, KPK telah memeriksa baik dari pihak eksekutif maupun eksekutif dalam kasus tersebut.

Dari kalangan eksekutif, mulai dari jajaran tim Provisional Hand Over dan Final Hand Over (PHO/FHO), hingga Bupati Kampar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ADN dan IKS oleh KPK.

Sejumlah nama dari kalangan eksekutif yang telah dimintai keterangan KPK, seperti mantan Bupati Kampar, 2 (dua) Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kampar. Sementara dari pihak tim PHO/FHO) pada proyek jembatan WFC Kampar turut diperiksa.

Dari kalangan legislatif, hampir seluruh pimpinan DPRD Kampar baik priode 2009-2014 mau pun pimpinan DPRD 2014-2019 ikut dimintai kesaksiannya masing-masing.

Sementara, dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kampar priode 2009-2014 dan 2014-2019 antara lain Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar periode 2009 – 2014 Ketua H Syafrizal, Wakil Ketua Hj Eva Juliana, Wakil Ketua Yurjani Moga, Wakil Ketua H Syahrul Aidi Maazat.

Kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Kampar periode 2014-2019 yaitu Ketua DPRD  Ahmad Fikri, Wakil Ketua Sunardi DS, Wakil Ketua Muhammad Faisal, Wakil Ketua H Sahidin.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kampar, Riau. Diduga ada kerugian negara Rp 39,2 miliar akibat kasus korupsi ini.

"KPK menetapkan dua orang tersangka atas nama AND (Adnan) selaku Pembuat Komitmen (PPK) proyek jembatan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kampar, dan IKS (I Ketut Suarbawa) selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya Divisi Operasi I," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019) silam.

Kedua tersangka diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dari proyek yang dengan tahun anggaran 2015-2016 ini.

Saut menyebutkan kasus tersebut berawal saat Adnan mengadakan pertemuan dengan I Ketut Suarbawa di Jakarta pada tahunn 2013 lalu. "ADN memerintahkan pemberian informasi tentang desa jembatan dan engineer’s estimate kepada IKS," ucap Saut.

Pertemuan itu lanjut Saut, dilakukan pasca Pemkab Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis, termasuk jembatan Bangkinang. Tepat pada Agustus 2013, PT Wijaya Karya dinyatakan memenangkan lelang proyek tersebut oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Kasa Kabuparen Kampar.

Kemudian, ditandatanganilah Kontrak Pembangunan Jembatan Bangkinang dengan nilai Rp 15,1 miliar dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan hingga 20 Desember 2014.

Setelah kontrak berjalan, Adnan disebut meminta pembuatan engineer’s estimate pembangunan jembatan Waterfront City tahun 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

"KPK menduga kerja sama antara AND dan IKS terkait penetapan harga perkiraan sendiri nya, dan berlanjut hingga tahun - tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan pembangunan jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD T.A 2015, APBD P 2015, dan 2016," papar Saut.

Akibat perbuatan tersebut, kedua tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***


Penulis   : Ari Speedr Hutasoit   / Editor  : Van Hallen  

Tags :berita
Komentar Via Facebook :

Berita Terkait