Kemendagri Rampungkan Evaluasi APBD 2026, Pemprov Riau Tancap Gas Susun DPA dan Lakukan Efisiensi Anggaran

ILustrasi

PEKANBARU, Oketimes.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Pemprov Riau segera melakukan langkah-langkah penyesuaian sesuai rekomendasi yang diberikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa setelah seluruh tahapan evaluasi rampung, Pemprov Riau langsung menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing perangkat daerah. Penyusunan DPA tersebut ditargetkan dapat segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026.

Plt Gubernur Riau juga mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Riau mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Riau akan melakukan penyesuaian belanja, antara lain dengan menunda pelaksanaan belanja modal sekitar Rp600 miliar serta melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran, seperti perjalanan dinas, biaya makan dan minum, serta pelaksanaan rapat yang tidak lagi dilakukan di hotel.

Selain itu, Plt Gubernur Riau mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau agar meningkatkan kinerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab pada tahun 2026. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan tunda bayar dan tunda salur yang masih terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov Riau juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah. Tim tersebut bertugas menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang dinilai masih dapat ditingkatkan guna mendukung stabilitas keuangan daerah.

Sebagai informasi, Pemprov Riau bersama DPRD Provinsi Riau telah mengesahkan APBD Provinsi Riau Tahun 2026 sebesar Rp8,321 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang digelar pada Sabtu malam, 29 November 2025.***