Home / Hukrim / Coblos Surat Suara Atas Nama Orang Lain, Warga Rokan Hilir Lolos dari Ancaman Pidana

Coblos Surat Suara Atas Nama Orang Lain, Warga Rokan Hilir Lolos dari Ancaman Pidana

Coblos Surat Suara Atas Nama Orang Lain, Warga Rokan Hilir Lolos dari Ancaman Pidana
Bawaslu Riau For Oketimes.com
Rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu itu Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, S.HI dan Koordinator Sentra Gakkumdu Bimantara Prima Adi Cipta, SH dari unsur Kejaksaan hadir Maruli Tua Sitanggang SH, Rizki Fadillah, SH hadir dari unsur Kepolisian hadir Maringan P. Silalahi, SH dan Anta Arif Siregar, Senin 13 Mei 2019.

Rokan Hilir, Oketimes.com - Lakukan pencobloson surat suara di TPS dengan mengatasnamakan nama orang lain, seorang warga Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berurusan dengan Sentra Gakumdu Rohil, Senin 13 Mei 2019.

Bertempat di Polres Rokan Hilir sekira pukul 20.00 Wib, dilaksanakan SG2 (Pembahasan Kedua) terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan terduga DS pada 17 April 2019 dengan membawa C.6 (Undangan Pemilih) orang lain a.n Masyarah datang dan melakukan pencoblosan di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Perbuatan diduga melanggar Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Dugaan pelanggaran tersebut, merupakan laporan warga masyarakat yang dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang. Warga pelapor merupakan saksi dari partai politik Nasdem a.n Siti Patimah yang pada saat itu menjadi saksi Partai di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu dan perkara tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menanggapi dugaan tindak pidana pemilu.

Hadir dalam rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu itu Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, S.HI dan Koordinator Sentra Gakkumdu Bimantara Prima Adi Cipta, SH dari unsur Kejaksaan hadir Maruli Tua Sitanggang, S.H, Rizki Fadillah, SH. Sedangkan dari unsur Kepolisian hadir Maringan P. Silalahi, SH dan Anta Arif Siregar.

Koordinator Sentra Gakkumdu Bimantara Prima Adi Cipta, SH menyebutkan bahwa anggota Bawaslu Rokan Hilir sebelum melakukan pembahasan kedua, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengambil keterangan ahli hukum pidana.

Sehingga Bawaslu menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke proses tahapan penyidikan, dikarenakan bahwa unsur meansrea (niat jahat) dari terlapor tidak terpenuhi. Kedua, bahwa terhadap pasal yang disangkakan kepada terlapor masih kekurangan unsur tindak pidananya, dimana seharusnya Terlapor memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

Dikatakan Bimantara Prima Adi Cipta, meski faktanya terlapor hanya memberikan (mencoblos) di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu saja tidak lebih dari 1 (satu) TPS. Karena dalam unsur pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Sehingga terlapor mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu a.n Masyarhah datang ke TPS, akan tetapi terlapor hanya memberikan (melakukan pencoblosan) di TPS itu saja dan hanya 1 (satu) kali dan tidak pula Terlapor mencoblos di tempat TPS yang lain.

"Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Kepolisian Resort Rokan Hilir menyimpulkan perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya dan proses perkara ini selesai dan ditutup," pungkas Bima dalam penjelasannya.***


Sumber  : Bawaslu Riau  / Editor : Cardoffa 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.