Terminal BRPS tak Maksimal, DPRD Persilahkan Pusat Ambil Alih

Terminal Bandaraya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru.

Pekanbaru, oketimes.com - Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengaku memang selama ini pengelolaan terminal Banda Raya Payung Sekaki ( BRPS) yang megah tidak berfungsi maksimal. Pasalnya sejak Januari 2017 lalu, pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki sudah diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan RI.

Artinya, Pemko Pekanbaru tidak punya hak lagi untuk mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari restribusi terminal tersebut.

"Kita dukung apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, saya juga setuju pengelolaan terminal BRPS dikelola oleh pemerintah pusat," kata Azwendi saat dikonfirmasi di kantor DPRD, Senin (27/02/17).

Azwendi juga mengingatkan, Pemko sebelumnya perlu melakukan perhitungan kajian aset dahulu karena aset Pemko diambil oleh pemerintah pusat.  " Kepada instansi terkait dalam hal ini dishub kota pekanbaru melakukan kajian dan penilaian terhadap aset sehingga dibuat berita acara serah terima kepada Pemerintah Pusat," jelas Azwendi.

Azwendi juga mengakui selama ini terminal BPRS sendiri masih kurang maksimal untuk pengelolaannya.

"Silahkan pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan terminal ini kedepan bisa lebih maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya," tuturnya.

Politisi Demokrat ini berharap dengan dikelolanya terminal ini oleh pemerintah pusat, terminal ini dapat lebih optimal lagi. Dimana diketahui masih banyaknya terminal bayangan sehingga terminal ini menjadi tidak maksimal.

"Ini tugas dari pemerintah pusat untuk bisa merapikan hal ini agar kedepan terminal lebih efektif dan efisien. Dan masyarakat merasa puas dan terlayani terhadap terminal yang ada," katanya.

Disinggung mengenai potensi Pendapatan Anggaran Daerah (pad) di tahun 2017 ini, Azwendi melihat masih sama dengan tahun sebelumnya. Tetapi ada sedikit kenaikan dari PAD.

"Kami juga bersama seluruh skpd melakukan evaluasi terhadap pendapatan yang mereka terima ditahun sebelumnya, sehingga di tahun 2017 potensi PAD bisa tercapai. Ada beberapa skpd yang tidak tercapai kemarin, hal ini akan menjadi pembelajaran dan evaluasi kita bersama sehingga di 2017 ini pada triwulan ke tiga sudah nampak capaiannya. Dibulan pertama sudah berjalan dibulan ke tiga sudah nampak gambaran padnya seperti apa. Sehingga nanti target dari pemko benar-benar tercapai," harapnya.

Lanjut Azwendi, pada tahun 2016 capaian target pad dibeberapa sektor sangat minim, tapi dibeberapa SKPD lain rata-rata sampai ke 85 persen.

"Saya berharap dan optimis capaian PAD bisa maksimal di 2017 ini dengan catatan kita harus sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," tutupnya.***