Dewan Sebut Anggaran Pendidikan Tidak Tepat Sasaran

Marlis Kasim, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Komisi III.

Pekanbaru, Oketimes.com - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Marlis Kasim mengaku anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru saat ini tidak tepat sasaran. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya mutu pendidikan.

Hal itu, dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 013/PUU-VI/2008. Dimana, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

"Anggaran pendidikan sudah jelas harus diatas 20 persen. Mengapa tidak diprioritaskan sesuai dengan visi misi dari Walikota Pekanbaru, melakukan kesejahteraan di bidang pendidikan. Harusnya itu wajib dilaksanakan," tegas Marlis Kasim ketika dikonfirmasi melalui selularnya, Senin (10/10/16).

Terkait keluarnya statmen dari Disdik Pekanbaru membeberkan saat ini Pekanbaru kekurangan guru dikarenakan banyak guru yang masuk usia pensiun ditahun 2017 mendatang.

"Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, harus melakukan pemetaan dalam menampung kebutuhan guru saat ini," jelasnya.

Diungkapkan politisi PKB ini mengaku pemetaan dan kebutuhan guru di setiap sekolah harus jelas.

"Kalau memang guru dibutuhkan dari tingkat SD dan SMP, Pemko Pekanbaru perlu mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk tenaga guru komite menjadi Guru Tidak Tetap (GTT)," sebut Marlis.

Marlis juga menyentil persoalan yang ada saat ini, status guru komite masih simpang siur dan tidak jelas. Sementara, Kota Pekanbaru, kekurangan guru. Mestinya, Disdik melakukan jemput bola dan mengusulkan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (KemenPAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, untuk mencabut moratorium CPNS

"Sepanjang itu butuh tidak ada salahnya diusulkan ke pemerintah pusat. Persoalan anggaran, saya rasa APBD kita ada, kita hitung nanti, kan bisa dengan mengurangi kebutuhan yang lain. Bagaimanapun pendidikan harus diutamakan," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Disdik Pekanbaru menyebutkan bahwa Kota Pekanbaru saat ini kekurangan guru. Hal itu disebabkan banyaknya para guru yang tengah masuk pensiun di tahun 2017.

Kekurangan itu, mayoritas berasal dari guru SD, agama dan olahraga. Persoalannya karena saat ini tidak ada guru diangkat menjadi PNS, hal itu dikarenakan alokasi anggaran di pemerintah dan sekolah tidak memadai. Berdasarkan data yang ada, saat ini jumlah GTT sebanyak 210 orang, guru bantu 507 orang dan guru komite sebanyak 1.300 orang. (eza)