Suap Pengesahan APBD, Mantan Anggota Dewan Riau Ditahan KPK

Ilustrasi, Tahanan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) RI.

Jakarta, Mantan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Kirjuhari resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditahan terkait kasus dugaan suap rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau.

Kirjuhari yang keluar sekira pukul 20.00 WIB enggan membuka mulut atas penahanan dirinya ini. Dia yang telah berseragam tahanan berwarna oranye itu, memilih bergegas masuk ke dalam mobil tahan tanpa menggubris sedikit pun pertanyaan awak media.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andrianti mengatakan, Kirjuhari akan ditahan di Rumah Tahanan KPK. Penahanan tersangka dugaan suap ini, dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.

" Penahanan dilakukan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai hari ini di Rutan KPK C1," tutur Yuyuk saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Menurut Yuyuk, penahanan anggota DPRD periode 2009-2014 itu, dilakukan untuk kepentingan penyidikan dugaan suap yang juga telah menyeret Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun. "Untuk kepentingan penyidikan sehingga dilakukan penahanan," terangnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun serta mantan anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014, Ahmad Kirjuhari pada 20 Januari 2015 lalu, terkait Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.

Pada kasus ini, selaku pihak pemberi suap, Annas diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Kirjuhari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***


Sumber: Okezone.com