Pencairan APBD Siak 2014 Dinilai Lamban

SIAK, oketimes.com- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis Dinamika Bangsa (PDK) Kabupaten Siak Suhairi, HS, SH, mengkritisi lambannya proses pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun 2014. Padahal saat ini sudah masuk bulan ke 4 ditahun 2014, sedangkan APBD tahun 2014 disyahkan tepat waktu oleh Dewan pada Desember 2013 lalu.

Kata Suhairi, pencairan yang lamban tersebut terutama terhadap anggaran kegiatan yang telah diprogramkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Siak. Sehingga muncul pertanyaan, berapa target yang akan dicapai oleh SKPD tersebut.

Untuk itu diminta kepada pemerintah Kabupaten Siak, agar mengintruksikan jajarannya terutama bagi para pengguna anggaran, baik itu, Dinas, Kantor, Badan dan Bagian yang ada di lingkup Kabupaten Siak, untuk segera mempercepat proses pencairan APBD tahun 2014.

"Bagaimana pun, persoalan pencairan sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu harus disegerakan. Setahu kita anggaran yang baru dicairkan itu baru anggaran tunjangan PNS dan anggaran lainnya, sementara tidak untuk anggaran kegiatan termasuk lelang proyek hanya beberapa SKPD yang baru mulai," ujar Suhari memberi tahu.

Disebutkan Suhairi, masalah pencairan untuk tahap pertama baru Dinas Bina Marga Dan Pengairan (BMP). Padahal mereka dan beberapa dinas lainnya adalah urutan pengguna anggaran yang terbesar, disusul sejumlah instansi lainnya.

Padahal tujuan realisasi proses pengesahan APBD yang cepat, intinya adalah untuk kemajuan daerah dan memperlancar kegiatan pembangunan, termasuk untuk kepentingan Publik. Oleh sebab itu, berangkat dari niat itulah SKPD harus lebih paham dan memahami atas program yang telah mereka buat.

Tak hanya itu, sesuai Undang-undang keterbukaan informasi publik, APBD yang sudah disahkan harusnya disosialisasikan, bukan malah seperti barang keramat yang harus disimpan atau hanya diberikan pada pihak tertentu saja yang dapat mengetahui buku lintang tersebut.

"Karena itu jangan sampai terkendala, sehingga nantinya banyak Silpa di APBD 2014. Hal ini perlu dipertanyakan, seberapa besar komitmen pemerintah daerah terutama bagi SKPD, Kantor, Badan dan Bagian terhadap program yang mereka buat, bila program tersebut tidak terlaksana dengan maksimal, maka hal ini harus menjadi catatan," tegas Suhairi lagi.

Intinya, apakah dengan penempatan muka-muka baru pada SKPD, seperti Kepala Dinas, Kepala Badan dan Bagian, serta PPTK dan Bendahara perlu proses pembelajaran lagi, sehingga penggunaan APBD tersebut lamban untuk direalisasikan. "Ini tidak mungkin," singkat Suhairi lagi.(adi)


Tags :berita
Komentar Via Facebook :

Berita Terkait