Home / Hukrim / Tak Puas Sulap Kawasan Hutan Jadi Kebun Sawit, PT BIP 'Garap' Lahan Cadangan HTI

Tak Puas Sulap Kawasan Hutan Jadi Kebun Sawit, PT BIP 'Garap' Lahan Cadangan HTI

Tak Puas Sulap Kawasan Hutan Jadi Kebun Sawit, PT BIP 'Garap' Lahan Cadangan HTI
Zul AP
Kondisi Mess Karyawan PT Bagas Indah Perkasa (BIP) di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu, Riau, pasca disegel Tim Satgas Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan atau Lahan Secara Ilegal Provinsi Riau pada 17 November 2019.

Rengat, Oketimes.com - Sedikitnya 600 hektar lahan IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) PT Bukit Batabuh Sei Indah (PT BBSI) di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap, Inhu, Riau, 'digarap' PT Bagas Indah Perkasa (PT BIP) menjadi kebun sawit selama ini.

Lahan 600 hektar yang dijadikan kebun sawit oleh PT BIP tersebut, merupakan lahan milik  IUPHHK - HT PT BBSI perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI), sebagai cadangan areal kawasan hutan lindung PT BBSI yang selama ini tidak ditanami kayu akasia.

Demikian disampaikan Manajer Legal PT BBSI, H. Hasri kepada Wartawan pada Senin (3/2/2020) di Rengat. Ia menyebutkan penggarapan lahan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2008 lalu.

Hasri menyebutkan pihaknya sudah pernah melaporkan permasalahan tersebut ke Pemkab Inhu, bahkan hingga ke pihak Kejaksaan Negeri Inhu, namun belum ada tindak lanjut dari laporan lahan  IUPHHK - HT PT BBSI itu hingga kini.

Dia juga mengungkapkan lahan  IUPHHK - HT PT BBSI yang dikusai oleh PT BIP itu, mencapai kurang lebih seluas 600 Ha. Kondisinya kini sudah ditanami dengan kelapa sawit oleh PT BIP, bahkan kondisi kelapa sawit kini sudah meninggi dan cara pemanenannya dilakukan alat ekrek.

Ia juga memaparkan bahwa batas-batas lahan  IUPHHK - HT PT BBSI yang dikusai PT BIP itu, sebenarnya sudah jelas tapal batasnya. Bahkan di tiap beberapa meter telah dibuatkan tanda patok batas atas Dasar Peta BPN. Namun kini, semua patok batas tersebut sudah hilang dan dipasangi patok batas baru oleh PT BIP.

Meski begitu lanju Hasri, pihak PT BBSI masih bisa mengetahui dimana saja patok batas itu, berdasarkan pedoman peta lokasi  IUPHHK - HT PT BBSI dan saat ini pihaknya memulai kembali membuatkan laporan ke pihak terkait, sehubungan dengan hilangnya lahan HTI PT BBSI dengan luasan sekitar 600 Ha.

Ia juga mengakui PT BBSI sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan pihak PT BIP, namun pihaknya tidak pernah mendapatkan kata sepakat dengan pihak PT BIP, agar lahan yang digarap seluas sekitar 600 Ha itu dikembalikan kepada PT BBSI.

Hasri menyebut, PT BIP bersikukuh bahwa lahan HGU PT BBSI miliknya, dengan alasan PT BIP mendapat lahan dari masyarakat tempatan, dengan cara mengganti rugi lahan. Terkait itu, pihaknya pun dalam waktu dekat ini, akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum saja.

"Negara kita ini adalah negara hukum, kalau PT BBSI bertindak dengan cara menebang paksa semua tanaman kelapa sawit yang ada di lahan  IUPHHK - HT PT BBSI bisa saja, tapi nanti akan terjadi keributan," tukas Hasri.

Manajer PT BIP, Jamson Sinaga saat dihubungi Wartawan lewat ponselnya belum lama ini, pernah mengatakan bahwa lahan kebun sawit yang dikuasainya saat ini berdasarkan ganti rugi dari masyarakat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diketahui oleh Kades Pauhranap yang kala itu dijabat oleh Kades bernama Amri.

"Lahan yang kami peroleh dari lahan masyarakat yang memiliki SKT dan menjualnya kepada PT BIP," kata Jamson Sinaga saat itu.

Bahkan, Jamson Sinaga juga menyebutkan bahwa pihaknya sudah membayar pajak sekitar Rp1 miliar per tahun kepada aparat setempat, tanpa menjelaskan pajak apa yang sudah dibayarkan pihaknya selama ini kepada pemerintah setempat.

Belakangan, pernyataan Manajer PT BIP tersebut pun mendapat bantahan keras dari Kadispenda Pemkab Inhu, Arief Fadillah MSi, dengan menyatakan bahwa Pemkab Inhu tidak ada menerima setoran pajak dari PT BIP selama ini.

"Mana ada mereka (PT BIP_red) bayar pajak, pajak apa mau dibayar, sepeser pun tak pernah mereka bayar pajak," tegas Arief Fadilla menjawab pertanyaan awak media ini.

Seperti diberitakan, ribuan hektar kawasan hutan lindung di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap, kini berubah menjadi kebun sawit yang dikelola PT Bagas Indah Perkasa selama beberapa tahun ini.

Hal tersebut pun tercium oleh aparat  sehingga Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Provinsi Riau melakukan penyegelan perkebunan sawit ini dengan memajang papan nama yang bertuliskan, "Kebun ini dalam pengawasan Tim Gakkum Prop Riau".

Ketua Tim Gakkum Riau, Said Nurjaya, SH kepada awak media ini pada minggu lalu membenarkan adanya penyegelan lahan yang dikusai PT BIP tersebut, bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan ke areal kebun yang dikelola oleh PT BIP belum lama ini.

Said menyebutkan setelah pihaknya meninjau kebun tersebut, ternyata PT BIP salah satu perusahaan kebun yang mengelola kebun masuk dalam kawasan hutan hingga tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Atas penyegelan tim Gakkum Riau itu, pihaknya tengah memasang papan nama bahwa, areal kebun sawit PT BIP dalam pengawasan Tim Gakkum Riau.***


Penulis    : Zulkifli AP
Editor     : Ndanres Area

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.