Home / Pemerintahan / Plt Kadis PUPR 'Membisu' Jika Ditanyai Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Kimia UPT SPAM Pelalawan

Plt Kadis PUPR 'Membisu' Jika Ditanyai Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Kimia UPT SPAM Pelalawan

Plt Kadis PUPR 'Membisu' Jika Ditanyai Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Kimia UPT SPAM Pelalawan
Ist
Hardiansyah ST, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pekanbaru, Oketimes.com - Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan, yang kini dijabat oleh Hardiansyah ST, selaku pengguna anggaran (PA) kegiatan pengadaan bahan kimia UPT Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) Pelalawan tahun anggaran 2019, lebih suka berdiam diri alias membisu, ketimbang memberikan penjelasan kepada oketimes.com terkait seputar dugaan korupsi pengadaan bahan kimia yang misterius itu.

Hal itu terbukti sejak oketimes.com, berupaya untuk mengkonfirmasikan dugaan korupsi pengadaan bahan kimia UPT SPAM tersebut, pada Sabtu 18 hingga Senin 20 Januari 2020 kini, lewat nomor ponselnya di nomor 0821 7074 2xxx, Hardiansyah, memilih bungkam dan tidak ingin memberikan penjelasan, atas dugaan korupsi tersebut hingga kini.

Meski begitu, awak media ini berupaya untuk mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Pelalawan lewat Tengku Mukhlis, namun ia lebih memilih 'no coment' dan mengarahkan awak media ini untuk langsung menemui sang Plt Kadis PUPR Pelalawan yang diduga tidak 'bersahaja' dengan awak media itu.

"Aduh saya no coment lah soal itu (dugaan korupsi pengadaan bahan kimia UPT SPAM Pelalawan_red), langsung saja tanyakan kepada beliau, karena dia yang punya gaweaan," tukas Tengku Mukhlis yang ramah dengan awak media ini menjawab oketimes.com saat dihubungi Senin (20/1/2020) malam.

Seperti diberitakan, Proyek pengadaan bahan kimia UPT SPAM yang dilakukan Dinas PUPR Pelalawan pada tahun anggaran 2019 lalu, diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya.

Dugaan KKN tersebut, terasa sejak proses tender yang dilakukan ULP LPSE Pelalawan pada awal Desember 2019 hingga penetapan pemenang lelang yang terkesan mengarah ke salah satu rekanan yang diduga rekanan dekat Dinas PUPR Pelalawan yang membidangi kegiatan tersebut.

"Saya mencurigai penyelenggara kegiatan, telah berkolusi dengan rekanan. Sebab harga penawaran terendah dikalahkan dan yang tinggi malah dimenangkan," kata salah satu rekanan yang ikut tender dan dirahasiakan identitasnya kepada oketimes.com pada Sabtu (18/1/2020) di Pekanbaru.

Disebutkan sumber, dugaan adanya 'kongkalikong' itu, terdeteksi setelah panitia lelang memenangkan CV Riau Realita yang beralamat Kantor di Jalan Semangka Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dimenangkan panitia menjadi pemenang tender Pengadaan Bahan Kimia UPT SPAM Pelalawan dengan nilai tawar yang cukup tinggi.

"Pemenang lelang membuat penawaran kurang lebih Rp 400 juta lebih, sementara penawar terendah hanya Rp200 juta lebih. Saya menduga satker penyelenggara, Panitia dan rekanan sudah 'berkolusi' untuk memenangkan tender tersebut," ungkap sumber.

Sumber juga memaparkan, adapun modus dugaan KKN tersebut, terlihat dengan penyusunan harga standar satuan bahan kimia yang cukup tinggi dilakukan Satker dalam menentukan Bill Of Quantity (BOQ) yang menjadi acuan penawaran peserta lelang.

"Terutama dalam penetapan harga satuan pengadaan kaporit termuat Rp53.000 per Kg dengan ukuran 1 ember berat 15 Kg, sementara harga jual dari toko atau distributor resmi hanya Rp29.000 per Kg dalam ukuran satu ember dengan berat yang sama," papar sumber.

Tak sampai disitu lanjut sumber, untuk pengadaan Alumunium Sulfat, harga satuan yang ditetapkan mencapai Rp16.500 per Kg dengan ukuran 1 karung dan berat 50 Kg. Sementara harga dipasaran hanya mencapai Rp4.400 per Kg dengan ukuran berat per karung 50 Kg.

Hal yang sama juga tidak jau beda dengan penetapan harga satuan pembelian Soda Ash yang termuat Rp8.500 per Kg dalam 1 karung dengan ukuran berat 40 Kg. Sementara harga dipasaran hanya mencapai Rp6.600 per Kg.

"Jika dikalkulasikan secara keseluruhan tiga item harga satuan pengadaan kimia tersebut, rekanan mendapat keuntungan mencapai kurang lebih 300 persen, dari harga pasaran yang ada. Ini cukup luar biasa dan patut dicurigai," ungkap sumber lagi.

Terkait itu, sumber meminta kepada aparat penegak hukum (APH), seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan lainnya, untuk segera mengusut dugaan korupsi tersebut.

"Bisa jadi modus kongkalikong tersebut, sering terjadi selama ini dan tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum selama itu," pungkas sumber.

Terkait hal itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Hardiansyah ST, saat dihubungi lewat telepon pintarnya yang dalam keadaan aktif pada Sabtu (17/1/2020) sore, tidak bersedia menjawab panggilan awak media ini, kendati sudah berulang kali dihubungi.

Pesan pertanyaan yang dikirimkan ke nomor ponselnya juga belum berbalas, hingga berita ini dimuat.***

 

Reporter    : Richarde
Editor         : Ndanres Area                    

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.