Pemprov Riau Evaluasi Kinerja BUMD yang Dinilai Belum Optimal Berkontribusi pada PAD

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto

PEKANBARU, Oketimes.com - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Evaluasi tersebut mencakup aspek kinerja manajemen, efisiensi operasional, hingga struktur organisasi perusahaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan hal itu dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 bersama awak media yang dihadiri para Kepala OPD dan jajaran Pemprov Riau pada Rabu (31/12) 2025 gedung Melati Kantotr Gubernur Riau.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah BUMD justru dinilai menjadi beban keuangan daerah. Ia menegaskan, BUMD seharusnya berperan sebagai penggerak ekonomi daerah dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan, bukan sebaliknya.

SF Hariyanto secara khusus menyoroti kinerja PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Permodalan Investasi Riau (PIR). Menurutnya, kedua BUMD tersebut belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan struktur organisasi dan biaya operasional yang dikeluarkan

Dia juga menilai adanya ketidakseimbangan antara jumlah jabatan, belanja operasional, dan capaian pendapatan perusahaan.

Plt Gubernur Riau menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar BUMD dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme direksi dalam menjalankan tugas serta fokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan bagi daerah.

Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). SF Hariyanto menyampaikan bahwa tata kelola BRKS saat ini dinilai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait belum lengkapnya struktur direksi dan komisaris. Kondisi tersebut disebut perlu segera disempurnakan agar operasional bank berjalan sesuai aturan.

Ia mengungkapkan bahwa BRKS sebelumnya pernah menjadi salah satu BUMD andalan yang mampu memberikan kontribusi pendapatan signifikan bagi daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi tersebut mengalami penurunan. Selain itu, jumlah jaringan layanan yang dimiliki BRKS dinilai tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.

Pemprov Riau menilai perlu dilakukan kajian mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional BRKS guna memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan. Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja BUMD secara keseluruhan.

Melalui langkah evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap seluruh BUMD dapat kembali berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah, dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kepentingan masyarakat Riau.***