Data Warga Miskin Kecamatan Limapuluh Diragukan

Erisman Boestamam

PEKANBARU, oketimes.com– Ancaman Walikota (Wako) Pekanbaru Firdaus ST MT terhadap sejumlah Camat yang tak kunjung menyerahkan data warga miskin, ternyata cukup ampuh. Buktinya, data tersebut kini sudah disampaikan oleh Camat Limapuluh ke Bapppeda. Sementara akurasi data dimaksud, diragukan.

Keraguan akurasi data warga miskin di Kecamatan Limpuluh itu, disampaikan Ketua LKM Kelurahan Tanjung Rhu, H Wajib Hartono saat ditemui di kediamannya, Jalan Proyek Baru No.108, Rabu (30/9).

Ia mengatakan, data warga miskin yang dikirimkan Camat Limapuluh Erisman Boestamam ke Bappeda itu, adalah data milik LKM yang ia pimpin dan diminta oleh Lurah Tanjung Rhu, Zaiful ke pihaknya.

Hartono membenarkan, jika pada suatu kesempatan LKM bersama Lurah se Pekanbaru, pernah diminta oleh Walikota Pekanbaru untuk mendata warga miskin di wilayah masing-masing.

Akan tetapi, sebagai lembaga yang independen dan tidak memiliki garis "Komando",(red) ke tingkat RW RT, ia mengaku pendataan tersebut bukanlah kewajiban pihaknya. Melainkan tugas RT RW setempat melalui perintah Lurah.

Sehingga ucap Hartono, meski dirinya turut mendata, namun tidak bisa dilakukan secara maksimal, terlebih karena faktor biaya. " Bapak disuruh mendata warga miskin tanpa dikasih biaya, bapak sanggup apa ndak", ucapnya  balik bertanya ke riaueditor.com.

Ia pun meragukan akurasi data yang diserahkan Camat Limpuluh ke Bappeda tersebut. Pasalnya, data yang ia berikan ke Kelurahan merupakan data penerima Raskin, Jamkesmas, dan Jamkesda.

Ia mencontohkan, ada dua orang mantan pejabat yang ia kenal malah masuk dalam data warga miskin. Yakni, mantan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, Ali Junaidi SH, dan mantan Pengawas Pemilu 2014 Kecamatan Limapuluh yang juga masih menjabat sebagai Ketua PNPM Kecamatan Limapuluh, Drs Irwan Joko.

Keduanya ucap Hartono, dipastikan masuk dalam data warga miskin yang dikirimkan oleh Camat ke Bappeda.

Data LKM, PNPM

Sesaat sebelum Hartono dikonfirmasi, secara terpisah Camat Limapuluh Erisman Boestamam yang ditemui di ruangannya, mengaku berdasarkan data verifikasi data yang ia peroleh di empat Kelurahan di wilayahnya, ada 2.982 KK warga miskin.

Empat kelurahan tersebut yakni, Rintis 272 KK, Tanjung Rhu 1.368 KK, Sekip 321 KK, dan Pesisir 1021 KK, rinci Erisman.

Ia mengatakan, data warga miskin yang sudah disampaikan ke staf Bappeda bernama Dino tersebut, merupakan data yang dikoreksi dari PNPM, LKM dan kemudian diverifikasi. "Data yang dikoreksi dari PNPM dan LKM itu yang diverikasi dan menjadi pedoman dalam pendataan warga miskin," tegas Erisman.

Ketika ditanya terkait SP yang ia terima dari Walikota Pekanbaru akibat keterlambatan penyerahan data warga miskin, Erisman enggan memberi keterangan. Ia mengaku, apapun tindakan yang dilakukan pimpinan ia siap menerima.

Erisman beralasan, keterlambatan penyerahan data tersebut akibat waktu yang sangat singkat. "Kemarin akhir Agustus, pak Wali memberi waktu dua minggu untuk verifikasi data. Dan itu bukan persoalan mudah," ujarnya seraya menambahkan pihaknya siap menerima konsekwensi atas SP yang diberikan.

Dihubungi terpisah, Lurah Tanjung Rhu, Zaiful mengatakan data yang ia kirimkan ke Kecamatan merupakan data yang ia peroleh dari LKM dan PNPM.

Zaiful mengatakan, pihaknya sedikit kesulitan dalam mendata warga miskin di wilayahnya. Alasannya format pendataan warga, tidak jelas. Sehingga data PNPM dan LKM itulah yang digunakan.

Akan tetapi ketika disebutkan kenapa bukan RW RT yang dilibatkan dalam pendataan tersebut, Zaiful buru-buru mengatakan sudah. " Iya, sudah-sudah RT RW kita libatkan juga dalam pendataan", ucapnya mengamini riaueditor.com.

Diberitakan sebelumnya, Ketua RT 5 RW 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Sumarli, mengaku pihaknya sejauh ini belum mengetahui adanya pendataan warga miskin.

"Kalau memang ada pendataan, pasti RT dilibatkan. Karena yang mengetahui persis mengenai mana yang miskin mana yang kaya di suatu wilayah, tentunya RT setempat," ujarnya ketika itu.

Sebagaimana diketahui, Humas Pemko Pekanbaru, Ingot Ahmad menyebutkan karena tidak memberikan data warga miskin yang sangat diperlukan Pemko Pekanbaru untuk pengentasan kemiskinan, lima Camat  diberikan Surat Peringatan. Yakni, Camat Lima Puluh, Camat Bukit Raya, Camat Payung Sekaki,Camat Tanayan Raya dan Camat Sukajadi. (fin)