Home / Sosial / Bahas Pelanggaran Hak Buruh, FSB-Solidaritas Indonesia Riau Audiensi dengan Senator

Bahas Pelanggaran Hak Buruh, FSB-Solidaritas Indonesia Riau Audiensi dengan Senator

Bahas Pelanggaran Hak Buruh, FSB-Solidaritas Indonesia Riau Audiensi dengan Senator
Ist
Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) Riau dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Riau melakukan audiensi dengan senator asal Riau Dr Misnarti M Ag MSi di Kantor Perwakilan DPD RI di Pekanbaru Sabtu 9 November 2019.

Pekanbaru, Oketimes.com – Hingga kini di Riau, masih banyak ditemukan pelanggaran hak-hak buruh baik oleh perusahaan atau pun pihak lain.

Terkait itu, Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) Riau dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Riau melakukan audiensi dengan senator asal Riau Dr Misnarti M Ag MSi, guna mencari solusi dari semua permasalahan tersebut.

Hal ini diungkap Perwakilan FSBSI  Riau, Roni Agustian yang sudah melakukan pendataan kasus demi kasus baik pelanggaran hak-hak buruh maupun kesepakatan kerja buruh dengan perusahaan yang terjadi di Riau.

"Sangat banyak, bahkan ada yang fatal dan nyaris menelan korban jiwa dari pihak buruh," ungkap Roni dalam audiensi tersebut di depan Komite II DPD RI pada Sabtu 9 November 2019 di Pekanbaru belum lama ini.

Beberapa kali pihaknya telah melakukan dialog serupa dengan intansi terkait, bahkan dengan Gubernur Riau, yang diterima Wakil Gubernur Riau Edi Natar, mengenai hal ini.

Ini yang terakhir yang telah mereka lakukan, audiensi dengan senator anggota DPD RI asal Riau Dr. Misnarti Ag MSi. Senator pun berjanji, akan melakukan dialog dengan stake holders terkait termasuk dengan perangkat daerah Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja.

"Beliau juga akan mengupayakan rembuk satu meja dengan pihak perusahaan, agar persoalan ini bisa dipecahkan dan sama-sama dicarikan jalan keluarnya," ungkap Roni.

Terkait pertemuan dengan senator ini pada Sabtu 9 November 2019, FSBSI dan SBSI Riau langsung dipimpin Ketua FSB-Solidaritas Indonesia Riau, SW Gultom, didampingi Koordinator FSB-Solidaritas Indonesia Riau Sornop Siahaan dan sekitar 17 orang anggota.

Sementara senator Misharti didampingi Drs Husni Thamrin MA MSi MPd, Tenga Ahli B-15 dan Junaidi SPd, Staf Ahli Kantor DPD RI Daerah Riau.

Dalam pertemuan itu, Roni membeberkan beberapa persoalan yang sangat urgen di tengah buruh Riau saat ini, seperti yang diungkapkan SW Gultom, bahwa kinerja pengawas ketenagakerjaan Riau tidak maksimal.

Hal ini terungkap dalam hal penanganan laporan FBS-Solidaritas tentang pelanggaran kebebasan berserikat dan hak-hak normatif yang diberikan pengusaha pada buruh.

Selain itu, SW Gultom yang juga diulas Sornop Siahaan, sistem kerja kejar target yang ditetapkan perusahaan berdampak psikologis yang dalam pada keluarga buruh.

Dicontohkan ada buruh yang tidak sanggup sendiri melaksnaakan pekerjaan kejar target kemudian mengikutsertakan istri dan anak-anaknya. Istri dan anaki-anak buruh ini tidak menjadi tanggungan perusahaan dan hanya si buruh yang ditanggung.

Hal ini berkaitan dengan upah. Jika satu buruh saja yang diupah mungkin tidak terlalu kecil, tapi melibatkan lebih dari dua orang tenaga akerja dengan upah satu buruh menyebabkan ketimpangan hak dan kewajiban antara buruh dna perusahaan.

Akibat hal ini, pernah terjadi istri salah satu buruh sempat iungiun bunuh diri karena hasil yang mereka dapat tidak dapat menutupi kebutuhan harian mereka.

Sampai saat ini FSB-Solidaritas Indonesia Riau memiliki 19.422 orang anggota dan KSBSI Riau memiliki 19.393 orang anggota. Total anggota mereka mencapai 38.817 orang.

Selain itu, ada satu perusahaan di Kabupaten Pelalawan telah menggunakan sistem Cek Lock atau absensi elektronik. Sistem ini merugikan buruh karena jika mereka telas dua menit saja, mereka otomatis tidak terdaftar dalam buruh kerja hari itu.

Meski mereka tetap mengiusi absensi manual, mereka tetap tidak menerima upah hari itu. Ini berlaku bagi buruh Kontrak Harian Lepas.

FSB-Solidaritas Indonesia meminta, sistem yang tidak sinkron dengan kondisi buruh ini dapat dikaji ulang, atau setidaknya ada pembahasan dan masa sosialisasi yang mampu memiminalisir kerugian di pihak buruh, ungkap Roni.

Terakhir diungkapkan Roni, mereka menginginkan adanya penyuluhan atau pembekalan bagi keluarga buruh tentang ekonomi kreatif, sehingga mereka bisa menambah penghasilan keluarga di luar upah buruh bagi suami dan ayah mereka.***


Assorted   :  FSBSI  Riau FSBSI  Riau
Editor       : Ndanres Area

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.