Home / Peristiwa / Masa GMP2R Desak LAM Pekanbaru Cabut Gelar Adat Walikota Firdaus

Kembali Datangi Gedung LAMR Kota

Masa GMP2R Desak LAM Pekanbaru Cabut Gelar Adat Walikota Firdaus

Masa GMP2R Desak LAM Pekanbaru Cabut Gelar Adat Walikota Firdaus
Disediakan oketimes.com
Desak Lembaga Adat Melayu Riau segera mencabut gelar adat Datuk Bandar Setia Amanah yang melekat pada Walikota Pekanbaru, Firdaus, MT. Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Riau (GMP2R), kembali mendatangi Balai LAMR Kota, Rabu 2 Oktober 2019 sore di Jalan Senapelan.

Pekanbaru, Oketimes.com - Desak Lembaga Adat Melayu Riau segera mencabut gelar adat Datuk Bandar Setia Amanah yang melekat pada Walikota Pekanbaru, Firdaus, MT. Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Riau (GMP2R), kembali mendatangi Balai LAMR Kota, Rabu 2 Oktober 2019 sore di Jalan Senapelan.

Kedatangan puluhan masa itu, disambut sejumlah pengurus LAMR Kota Pekanbaru, termasuk Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah.

Dalam orasinya, masa GMP2R mendesak dan menagih LAM Pekanbaru, untuk menindaklanjuti surat tuntutan mereka yang tengah disampaikan secara tertulis kepada LAMR Pekanbaru saat demo sebelumnya pada Rabu 25 September 2019 pekan lalu. Dimana dalam surat tersebut, ada beberapa poin hal penting yang membuat Firdaus tak layak lagi menyandang status adat itu.

Tuntutan pertama yakni, Firdaus dengan jabatannya telah memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri serta keluarganya dalam menguasai sejumlah mega proyek dan proyek PL di lingkungan pemko dengan memanfaatkan jabatan yang disandang oleh orang tuanya sebagai Walikota.

"Lihat saja proyek jalan KM 70 di Tenayan Raya Pekanbaru, proyek tersebut di kerjakan oleh PT. Lutvindo Wijaya Perkasa, yang nota benenya perusahaan tersebut, merupakan keponakan Firdaus kandung sendiri," teriak Cep Permana Galih dalam orasinya.

Sedangkan untuk proyek-proyel PL di lingkungan Pemko lanjut Cep Permana Galih, semua proyek tersebut dikuasai anak kandung oleh Firdaus yang bernama Alfariadi.

Menurutnya, praktek-praktek korupsi dan monopoli proyek tersebut, sudah lama berlangsung dilakukan Firdau MT beserta dengan keluarganya tersebut.

Tak sampai disitu, masa GMP2R mengutarakan soal dugaan kasus ganti rugi lahan perkantoran Pemko Pekanbaru yang nilainya sangat fantastis, mencapai Rp800 miliar.

"Yang kedua dan paling miris lagi, ketika kota Pekanbaru, dilanda kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan warganya. Justru Walikota Firdaus pergi melancong ke luar negeri dengan memboyong beberapa pejabatnya ke Amerika Utara atau Kanada. Apakah ini disebut amanah," tanya Cep Permana Galih kepada para pengurus LAMR Kota Pekanbaru.

Mereka juga mendesak agar LAMR Pekanbaru ikut andil memanggil pihak Walikota untuk mempertegas segala dugaan proyek yang ada di Kota Pekanbaru yang disinyalir telah memperkaya diri pribadi Walikota Pekanbaru Firdaus serta kroni keluarganya.

Terkait segala dugaan korupsi tersebut, masa GMP2R tengah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian atas dugaan korupsi tersebut.

LAMR Pekanbaru Mengecam

Usai mendegar tuntutan masa tersebut, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah, menyambut baik kedatangan masa GMP2R yang sudah bersedia mendatangi balai LAMR Pekanbaru untuk yang kedua kali dalam menyampaikan orasinya.

Ia menyebutkan secara kelembagaan, pihaknya sangat menyangkan atas sikap Pemerintah Kota, khususnya Walikota Pekanbaru Firdaus MT yang dinilai tengah mengabaikan tanggungjawabnya kepada masyarakat kota saat Kota Pekanbaru dilanda bencana kabut asap Karhutla.

"Semestinya ada seperti penanganan untuk korban asap di Pekanbaru, seperti posko kesehatan dan upaya evakuasi terhadap korbannya sebagai aksi nyata Pemko di Pekanbaru. Kami juga sangat mengecam sikap dan prilaku kepala daerah tersebut," tegas Said Usman.

Mantan anggota DPRD kota Pekanbaru itu juga menyangkan jika benar soal tudingan adanya dugaan korupsi atau monopoli proyek yang dimanfaatkan oleh keluarga dan kroni-kroninya dalam menggerogoti APBD Kota Pekanbaru, secara tidak benar yang mengarah pada unsur Korupsi Kolusi Nepotisme.

Terkait itu lanjut Said, pihaknya tengah mempelajari tuntutan GMP2R saat ini. Hanya saja, pihaknya tidak bisa serta memutuskan secara sendiri atau sepihak.

Karena, dalam memutuskan atau kebijakan, pihaknya terlebih dahulu mengundang para tetua LAMR atau tokoh yang berpengaruh untuk menentukan sikap atas tuntutan tersebut.

Namun sebelum kearah tersebut, pihakanya dalam waktu dekat akan mengundang pihak Pemko atau instansi terkait atas tuntutan yang disampaikan oleh masa GMP2R itu.  

"Apapun keputusan yang kami ambil nantinya, keputusan tersebut tentunya atas persetujuan para tetua atau tokoh-tokoh yang ada di LAMR untuk menentukan sikap atas laporan tersebut," pungkas Said Usman Abdullah.

Pantauan, usai mendengar penjelasan LAMR Kota Pekanbaru, masa GMP2R, akhirnya membubarkan diri setelah menyampaikan orasinya kepada LAMR Pekanbaru selasa petang.

Sebelumnya, hal yang sama juga mereka melakukan aksi demo di depan Rumah Dinas Walikota Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani dan depan Kantor Mapolda Riau.

Dalam orasinya, masa GMP2R meminta agar Walikota Pekanbaru segera mengembalikan gelar adat Datuk Bandar Setia Amanah kepada LAMR Kota Pekanbaru, serta mendesak aparat hukum untuk memproses Walikota Firdaus MT beserta keluarga dan kroni-kroninya yang telah menggerogoti APBD Kota yang diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aksi demo tersebut turut membawa spanduk yang mencetak foto Walikota Firdaus tengah bermesraan dengan istri mudanya. Lantaran menurut GMP2R, salah satu penyebab maraknya terjadi korupsi oleh Walikota Firdaus adalah tuntutan hidup yang besar dari istri mudanya itu.***


Reporter   : Richarde
Editor        : Cardova

 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.