Home / Politik / Bawaslu Riau Akui Enam Kabupaten Teken Dana Hibah

Saksikan Penandatanganan NPHD Pilkada 2020

Bawaslu Riau Akui Enam Kabupaten Teken Dana Hibah

Bawaslu Riau Akui Enam Kabupaten Teken Dana Hibah
Istimewa
Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag, M.PdI, menyaksikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis di salah satu restauran di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Selasa (1/10/2019).

Pekanbaru, Oketimes.com - Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag, M.PdI, menyaksikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis di salah satu restauran di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Selasa (1/10/2019).

Selain Ketua Bawaslu Riau, hadir juga anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa, A.Md, SH, MH dan Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson, S.Pi, M.Si.

Begitu juga tampak hadir Ketua dan Sekretaris KPU provinsi Riau, Ilham M. Yasir, SH, LLM, dan Drs. Rudinal. B, MSi, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM, Plh Sekda Heri Indra Putra, Kepala BPKD Aulia, Plt Kepala BAPPEDA Uhelmi, dan Kepala Kesbangpol Hermanto Baran.

Acara dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Heri Indra Putra, SE, MM pada pukul 14.30 WIB sore dan dilanjutkan dengan kata sambutan Bupati.

Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin mengatakan dalam sambutannya, agar pelaksanaan Pilkada tahun 2020 bisa berjalan lancar dan sukses dengan tetap mengutamakan integritas dan menjaga netralitas nantinya.

"Kami berharap pilkada nanti lebih berkualitas, berintergitas serta menjaga netralitas, sehingga Pilkada dapat berjalan sukses. Kami ingin Pemda, KPU, Bawaslu saling mengingatkan, berkordinasi, dan berhati hati menggunakan anggaran sesuai dengan kewenangan dan UU yang berlaku," ucapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan menyampaikan kepada Bupati Bengkalis, bahwa hingga hari ini sudah 6 Kabupaten yang telah melakukan penandatanganan NPHD, dan sisanya tingal 4 Kabupaten masih dalam proses.

"Usulan anggaran NPHD ini berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dari penyelenggaraan pemilu, melalui proses yang baik, KPU dan BAWASLU harus menggunakan ini dengan baik dan benar, sehingga pemilu terselenggara dengan sukses." ujar Rusidi.

Adapun besar nominal rupiah NPHD untuk Bawaslu Kabupaten yang telah ditandatangani Bengkalis sebesar Rp 10 miliar, Rokan Hilir Rp13 miliar, Pelalawan Rp13,9 miliar, Siak Rp10,8 miliar, Kep. Meranti Rp9 miliar, Dumai Rp8,72 miliar.

Sementara itu yang masih tahap pembahasan seperti di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu.

Sebagai penutup, Rusidi juga menjelaskan bahwa di tiap-tiap Kabupaten memiliki besaran nominal NPHD berbeda-beda nilainya. Hal ini di sebabkan ditiap daerah atau Kabupaten memiliki jumlah Pengawas dan kebutuhannya yang berbeda-beda.***


Reporter   : Richarde
Editor        : Cardova                          

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.