Home / Hukrim / Bakamla RI Serahkan Proses Hukum 5 Kapal ke Polda Babel

Bakamla RI Serahkan Proses Hukum 5 Kapal ke Polda Babel

Bakamla RI Serahkan Proses Hukum 5 Kapal ke Polda Babel
Humas Bakamla RI For oketimes.com
Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S.Irawan, M.M, saat jumpa pers di kapal Bakamla bernama KN Bintang Laut-401 yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu Kabupaten Bangka, Privinsi Bangka Belitung, Jumat (23/8/2019).

Belinyu, oketimes.com - Terkait penangkapan terhadap 5 kapal yang dilakukan oleh Tim Operasi Khusus (Opsus) Bakamla RI/lndonesian Coast Guard (IDNCG) dengan KN Bintang Laut-401, penyidikan sudah dilakukan oleh tim yang berwenang dan hasilnya akan diserahkan ke pihak Polda Bangka Belitung (Babel).

Hal tersebut dikatakan Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S.Irawan, M.M, saat jumpa pers di kapal Bakamla bernama KN Bintang Laut-401 yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu Kabupaten Bangka, Privinsi Bangka Belitung, Jumat (23/8/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Penyerahan hasil tangkapan 5 kapal 'nakal' itu, dilakukan oleh Sestama Bakamla RI  Laksda Bakamla S.Irawan, M.M, kepada Wakapolda Bangka Belitung Kombes Pol Drs. Slamet Hadi Supraproyo.

Penangkapan terhadap lima kapal yang diduga melakukan kegiatan illegal itu, terdiri dari satu Kapal Isap Pasir (KIP) Timah dan empat lainnya kapal SPOB/MT, pensuplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Tertangkap pada hari Minggu, 18 Agustus 2019, sehari setelah peringatan hari  kemerdekaan. Kemungkinan mereka ini memanfaatkan hari hari libur seperti itu", ujar Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI/IDNCG Laksda Bakamla S. Irawan, M.M.

Pada Tahun 2019, terdapat sebanyak 21 kasus di Indonesia. Namun khusus Bangka Belitung, baru kali pertama dilangkukan pengungkapan kasus tersebut. "Ini menurut saya yang terbesar, lima kapal kita  tangkap dalam satu hari", ujarnya.

Menurut keterangan Laksda Irawan, sejumlah kesalahan yang dilakukan empat kapal tanker tersebut antara lain Kapal Tanker tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), tidak memiliki ijin transport BBM di tengah laut, Perijinan kapal tanker tidak terdaftar di pertamina, ijin harga minyak tidak ada, dan terakhir, kualitas minyak tidak sesuai dengan pertamina.

Sedangkan untuk KIP Timah kesalahannya yakni melakukan aktifitas penambangan tidak mengantongi izin. "Kita terus bersinergi dengan unsur terkait menumpas kejahatan di laut, khususnya masalah BBM illegal dan sumber daya alam di Indonesia," terang Laksda Irawan.

"Hari ini saya serahkan kasus ini kepada Polda Babel," pungkas Laksda Irawan mengakhiri jumpa persnya.

Turut mendampingi Sestama Bakamla RI saat jumpa pers itu, Kepala Unit Penindakan Hukum (UPH) Bakamla RI Laksma Bakamla P. Warsito, Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hendry Marulitua, S.H M.H, Wakapolda Bangka Belitung Kombes Pol Drs. Slamet Hadi Supraproyo, Danlanal Letkol Laut (P) M. Taufiq, Kepala SPKKL Bangka Belitung Mayor Bakamla Ibnu Mufid Inung, ST MT dan empat PPNS ESDM.***

Autentikasi :  Kasubbag Humas Bakamla RI Letkol Bakamla Mardiono.

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.