Home / Pemerintahan / Gubernur Bentuk Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal di Riau, Berikut Tugas dan Nama-nama Timnya

Tindaklanjut Kebun Ilegal

Gubernur Bentuk Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal di Riau, Berikut Tugas dan Nama-nama Timnya

Gubernur Bentuk Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal di Riau, Berikut Tugas dan Nama-nama Timnya
Humas Setdaprov Riau For oketimes.com
Gubernur Riau H Syamsuar, saat memimpin rapat Pembahasan Rencana Aksi Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan / Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin 12 Agustus 2019.

Pekanbaru, oketimes.com - Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan hutan/lahan secara ilegal, dibentuk Gubernur Riau berdasarkan Kepgubri Nomor: Kpts. 911/VIII/2019. Dari keputusan itu, tim dibagi menjadi tiga bagian, yakni, Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim Yustisi.

Tim Pengendali terdiri dari Wakil Gubernur Riau sebagai Ketua Tim, Wakapolda, Sedaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, sebagai anggota tim.

Kedua, untuk Tim Operasi terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau yang ditunjuk sebagai Ketua. Lalu Kepala Logistik Korem 031/WB Riau, Kasubdit I Dit Reskrimum, Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/1 Korem 031/WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum. Selanjutnya ada Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan BPN, Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK.

Selain itu ada juga Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Polisi Kehutanan, sebagai anggota tim.

Sementara untuk Tim Yustisi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (ditreskrimsus) Polda Riau, yang ditunjuk sebagai Ketua tim, didalam tim ini ada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selanjutnya, ada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubdit IV Dit Reskrimsus, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan, Kepala Seksi Penetapan Hal Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus, Banit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus dan Penilai PBB Pratama dari kantor DJP sebagai anggota tim.

Berikutnya, sedangkan Gubernur Riau Syamsuar berkedudukan dalam tim sebagai penanggung jawab, Kapolda Riau, Komandan Korem 031/WB, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai pelundung atau penasehat. Sedangkan seluruh Bupati/walikota se-Riau bertugas sebagai pengarah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal. Seperti data yang sudah dikemukakan oleh KPK dimana ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Selain itu, ada juga berdasarkan hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau memalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja, dimana menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil, sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," paparnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Afrizal Nasution, Kajati Riau Uung Abdul Syakur, Wakapolda Riau Brigjen Pol DRS Wahyu Widada, Danrem 031/Wirabima Berigjen TNI M. Fadjar serta Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, para Asisten dan OPD terkait. ***


Reporter  : Richarde
Editor      : Cardova

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.