Home / Peristiwa / Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkades Bonai Diambang Cacat Demi Hukum

Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkades Bonai Diambang Cacat Demi Hukum

Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkades Bonai Diambang Cacat Demi Hukum
Yasor
Ricuh : Proses Pleno penghitungan suara yang dilaksanakan di halaman kantor Satpol PP Rohul, Riau, Senin (11/2/2019) sore itu berakhir ricuh. Pasalnya, Harmpani nomor urut (2) salah satu dari ketiga calon protes atas keputusan yang dilakukan panitia pilkades tingkat desa yang terkesan membuat keputusan yang tidak berdasar. Panitia dianggap tidak netral dalam berbagai tahapan yang dilakukan mereka terhadap ketiga calon.

Pasir Pengaraian, oketimes.com - Indra Ramos SHi, selaku kuasa hukum ke tiga Calon Kepala Desa (Cakepdes) Bonai, yakni Harpani, Harmaini, Hermanto. Menilai hasil penghitungan suara yang dilakukan Panitia Pilkades Bonai diduga cacat demi hukum.

"Kita menganggap dan meyakini, kami menilai hasil Pleno penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia itu cacat demi hukum. Sebab, meskipun surat keputusan Bupati melakukan perubahan tahapan pemilihan kepala desa serentak gelombang ke dua khusus desa Bonai, itu tidak memutuskan untuk mengadakan Pleno. Dari situ kita melihat panitia terkesan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar proses demokrasi yang tertib dan bermartabab," tegas Indra.

Proses Pleno penghitungan suara yang dilaksanakan di halaman kantor Satpol PP Rohul, Senin (11/2/19) sore itu berakhir ricuh. Pasalnya, Harmpani nomor urut (2) salah satu dari ketiga calon protes atas keputusan yang dilakukan panitia pilkades tingkat desa yang terkesan membuat keputusan yang tidak berdasar. Panitia dianggap tidak netral dalam berbagai tahapan yang dilakukan mereka terhadap ketiga calon.

"Kita tidak menuntut untuk memenangkan kontestasi pilkades ini, yang kita sayangkan panitia pilkades tingkat desa ini tidak netral dalam situasi apapun. Mulai dari pembebanan uang pendaftaran, biaya ninik mamak dan biaya antar jemput pemilih dilakukan kepada kami. Kami tak setuju soal pengakuan panitia yang tidak mengakilui atas permintaan uang biaya pendaftaran dimuka publik. Jelas-jelas itu uang pendaftaran sesuai yang disampaikan ketua panitia, lalu kenapa pula dibilang bukan uang pendaftaran. Kalau bukan itu jadi apa," ujar Harpani.

Pantauan awak media di lokasi, proses Pleno penghitungan suara pilkades Bonai, semula panitia memutuskan untuk membuka kotak suara dihapan semua undangan. Ketiga calon menolak termasuk Harpani.

Dari cekcok adu mulut hingga kerusuhanpun terjadi, akibat dua orang warga desa Bonai yang diketahui bernama Edwar selaku anggota BPD dan Dodi sebagai saksi yang juga anak dari Kades petahana.

Dari tindakan yang dilakukan kedua orang tersebut membuat ketiga calon termasuk Harpani berang. Pihaknya menganggap seorang BPD tidak netral bahkan bisa-bisanya membuat kerusuhan ditengah acara yang disaksikan banyak orang. Padahal menurtnya, itu tidak seharusnya dilakukan mereka.

"Gila nggak itu, kita tau Edwar itu sebagai anggota BPD, lalu kenapa membuat kerusuhan. Pantaskah seorang anggota BPD melakukan anarkis dimuka umum seperti itu, mereka seharusnya netral. Dari sini kita sudah tau keberpihakan mereka terhadap petahana. Ini yang tidak kami terima pak, mestinya kita dapat keadilan yang sama pak, kenapa kami tidak mendapatkan perlakuan hal yang sama seperti perlakuan yang dibuat mereka terhadap petahana," ujar Harpani.

Ditengah kerusuhan, tampak aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas cepat mengamankan kedua pelaku. Setelah keadaan cukup aman panitia melanjutkan Pleno penghitungan suara. Dari hasil penghitungan suara, Petahana di unggulkan dengan meraih hasil suara terbanyak yakni 577 suara.

Sementara Harpani nomor urut dua meraih suara 465 suara, nomor urut tiga Harmaini 118 suara. Sedangkan nomor urut empat Hermanto meraih hasil suara 534 suara. Total suara sah di enam TPS 1.694 suara, dan suara tidak sah 41 suara.

Ketua panitia pilkades Bonai, Irwan Sayup ketika dikonfirmasi juga membantah adanya indikasi pemilih dari luar desa. Diakuinya, semua pemilih berdomisili atau warga Desa Bonai. Ditanya soal adanya indikasi pungutan pendaftaran sebesar Rp 20 juta kepada ketiga calon Kades, Irwan mengaku sesuai informasi dan peraturan, Panitia Pilkades Bonai tidak pernah‎ memungut uang pendaftaran.

"Ya kalau memang ada nantinya kesalahan ataupun kecurangan dari pihak panitia silahkan digugat, sesuai dengan jalur hukum yang ada. Kalau memang ya sesuai bukti-bukti di lapangan. Panitia Pilkades Bonai tidak pernah melakukan pungutan uang pendaftaran, karena mereka tahu hal itu melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada," tegas Irwan.

Soal biaya Rp 2 juta yang dibayarkan ketiga calon Kades Bonai, untuk mendapatkan rekomendasi‎ dari ninik mamak, Irwan mengaku tidak tahu menahu, sebab merupakan ranah dari pada lembaga adat atau ninik mamak.

‎Masih di tempat sama, Harpani, salah seorang Kades Bonai nomor urut 2 mengaku tidak senang dilakukan pleno di tingkat kabupaten. Menurutnya hal itu tidak adil. "Karena sesuai kesepakatan kami sidang pleno tidak ada, tapi nyatanya dibuka meski tahapan Pilkades sudah selesai," ungkapnya.

Harpani mengaku ikut membayar uang pendaftaran sebesar Rp 20 juta ke Panitia Pilkades Bonai, sebab dirinya tidak tahu menahu bahwa biaya pelaksanaan Pilkades serentak gelombang dua tahun 2018 sudah ditanggung sepenuhnya di APBD Rohul.

"Kalau tidak ada uang Rp 22,5 juta kami tidak bisa mencalon karena tidak rekomendasi dari panitia dengan ninik mamak," ungkapnya.

Harpani merincikan, uang Rp 22,5 juta‎ yang diduga diserahkan ke Panitia Pilkades terdiri uang pendaftaran Rp 20 juta, dan uang transportasi Rp 500 ribu. Sedangkan uang untuk mendapatkan rekomendasi dari ninik mamak‎ mereka membayar sebesar Rp 2 juta. "Bukti ada difoto,"‎ tegas Harpani.

Indra Ramos, selaku Kuasa Hukum ketiga calon Kades Bonai yang kalah sendiri menganggap pleno di Kantor Satpol PP Rohul tidak sah, karena baik Panitia Pilkades dan Panwas tidak bisa menunjukkan SK mereka saat bertugas.

Sementara itu, Rais AM, selaku calon Kades Bonai petahana mengatakan soal Pilkades Bonai dirinya pasrah kepada Allah SWT. Ia berterima kasih kembali diberi amanah oleh masyarakat. Dirinya menunggu bagaimana peraturan dan aturan mainnya, namun pada pelantikan Kades tahap pertama beberapa waktu lalu, ternyata dirinya tidak bisa dilantik, karena pleno belum dilaksanakan.

"Kalau kita sebagai yang sudah menang bertahan saja lagi," ujar Rais, dan mengatakan pelaksanaan Pilkades Bonai berjalan sesuai aturan, dan dirinya merupakan pilihan masyarakat.***


Penulis   : Yasor             /     Editor    : Cardoffa

 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.