Home / Hukrim / Terkait Dugaan Pungli, Tiga Calon Kepala Desa Bonai di Panggil Penyidik Tipikor Polres Rohul

Terkait Dugaan Pungli, Tiga Calon Kepala Desa Bonai di Panggil Penyidik Tipikor Polres Rohul

Terkait Dugaan Pungli, Tiga Calon Kepala Desa Bonai di Panggil Penyidik Tipikor Polres Rohul
Ist
Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Rokan Hulu (Rohul) memanggil tiga Calon Kepala Desa (Cakepdes) Bonai. Hal itu diakui kuasa hukumnya yang juga Ketua Yayasan Bening Nusantara (YBN), Indra Ramos SHi, tentang dugaan kasus pungli oleh Panitia Pilkades yang dilaporkan pada 27 Desember 2018 lalu.

Pasir Pangaraian, Oketimes.com - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Rokan Hulu (Rohul) memanggil tiga Calon Kepala Desa (Cakepdes) Bonai. Hal itu diakui kuasa hukumnya yang juga Ketua Yayasan Bening Nusantara (YBN), Indra Ramos SHi, tentang dugaan kasus pungli oleh Panitia Pilkades yang dilaporkan pada 27 Desember 2018 lalu.

Dugaan Pungutan Liar (Pungli) oleh Panitia Pilkades tersebut, berlangsung pada ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang diselenggarakan pada Pilkades serentak gelombang ke II Desember 2018 lalu. Penyidik Tipikor Polres Rohul pun telah mendalami kasus tersebut dengan memanggil tiga saksi sebagai Cakepdes.

Ketiga Cakepdes tersebut yakni Harpani nomor 2, Harmaini nomor urut 3, Hermanto nomor urut 4, memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polres Rohul, Senin (4/2/2019). Mereka diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai pelapor atas dugaan pungli yang melibatkan para penyelenggara Pilkades Bonai.

"Klien kami diperiksa oleh penyidik atas laporan kita tentang pungutan dana Rp.22.500.000 juta/calon untuk biaya pendaftaran. Hal ini patut kita duga, soal kemenangan petahana tidak terlepas dari kecurangan Panitia, Panwas dan BPD. Kita menilai kemenangan petahana dilakukan secara sistematis 'suara telah diatur' ditambah lagi bebankan biaya yang musti dikeluarkan calon. Inikan aneh, jika panitia membuat kebijakan seperti itu kenapa cuman klien kami saja? M Rais 'petahana' bagaimana? Inikan sudah jelas permainan mereka," kata Indra Ramos pada awak media ini senin siang.

Panitia Pilkades diduga membuat kebijakannya sendiri, untuk mengatur serta melemahkan rivalnya petahana, sebab sebagai penyelengara sudah seharusnya bersifat netral kepada setiap calon, bukan untuk memihak ke calon tertentu.

"Namun realita dilapangan berbeda, sejak diselenggarakannya Pilkades serentak dari gelombang pertama hingga gelombang kedua di Rohul, hanya Panitia Pikades bonai yang bisa membuat kebijakan sendiri termasuk soal permintaan uang yang cukup besar tampa jelas dasar hukumnya. Apapun itu kebijakan Panitia, Panwas serta BPD harus transparan tentang penggunaa dana itu, dan itu harus dilaporkan pertanggungjawabannya," kata Indra.

Sebagaimana diberitakan beberapa media sebelumnya, soal permintaan uang dan pengaturan suara oleh Panitia dan panwas. Kuat dugaan adanya perintah dari Ketua BPD yakni Jefriman.

Jefriman selaku Ketua BPD diduga kuat berperan aktif menghidupkan mesin petahana dalam memenangkan kontestasi Pilkades Bonai. Dengan cara inilah yang membuat ketiga calon tersebut tidak menerima perlakuan adil dari para penyelenggara Pilkades.

Soal permintaan uang, Harpani mengaku telah menyetorkan uang yang dimintai Panitia sebesar Rp.20 juta. "Saya menyetorkan uang untuk biaya pendaftaran hingga dua tahap, pertama Rp.5 juta kedua Rp.15 juta. Lain lagi soal biaya untuk mendapatkan rekomendasi dari ninik mamak sebesar Rp.2 juta dan ditambah lagi biaya antar jemput pemilih sebesar Rp.500 ribu, total uang yang kami berikan pada Panitia sebesar Rp22.500.000," sebut Harpani usai diperiksa.

Demikian juga Harmaini, dia memberikan uang pertama kali sebesar Rp.5 juta kepada Karizal yang juga anggota Panitia Pilkades. Beberapa hari kemudian uang sebesar Rp.10 juta diantarkan ke kampung proyek depan mesjid Muslimin yang diterima langsung oleh ketua panitia, yang terakhir sebesar Rp.5 juta di rumah Irwan Sayup sebagai Ketua Panitia Pilkades Bonai.

"Saya ditelpon oleh panwas desa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000, itu setelah mendaftar sebagai Cakepdes ya. Dan soal permintaan uang itu, saya baru diberitahu setelah penyerahan berkas pendaftaran. Berbeda dengan Harpani dan Herman. Sebelum penyerahan berkas mereka sudah tau soal biaya pendaftaran itu. Tapi, kami sama-sama dibebankan biaya sebesar Rp.22.500.000 itu, harapan kami polisi dapat mengungkap kebenaran ini," ujar Harmaini.

Hermanto mengamini yang disebutkan kedua Cakepdes tersebut. "Dari desakan dan penetapan Panitia soal pembebanan biaya pendaftaran kepada kami, saya menyetorkan uang cash kepada ketua  Panitia yakni Irwan Sayup sebesar Rp.20 juta di aula BPD. Kemudian biaya rekomendasi ninik mamak Rp.2 dan biaya antar jemput pemilih sebesar Rp.500 ribu," ujar Hermanto.

Kuasa hukum ketiga calon, Indra Ramos SHi saat dikonfirmasi mengatakan, Panitia Pilkades Bonai diduga telah melanggar UUD Desa No. 6 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2018 dan Perbub No. 53 Tahun 2108 tentang keuangan dan aturan teknis yang menyatakan bahwa Pilkades dibiayai APBD.  

"Sebagaimana yang dialami klien saya, dengan modus menetapkan uang pendaftaran adalah langkah panitia melakukan pungli dan pemerasan terhadap calon kepala desa bonai. Untuk selanjutnya, kita akan mengontrol dan memantau kelanjutan dari laporan dan proses hukum yang telah didaftarkan di Polres rokan hulu. Dengan harapan laporan ini segera dituntaskan berdasarkan hukum acara pidana," kata Indra Ramos.***

 

Penulis : Y Sormin    /   Editor   : Cardoffa

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.