Home / Opini Paling Oke / Menilik Srikandi Adhyaksa 'Titisan' Kejagung di Lancang Kuning

Menilik Srikandi Adhyaksa 'Titisan' Kejagung di Lancang Kuning

Menilik Srikandi Adhyaksa 'Titisan' Kejagung di Lancang Kuning
Istimewa
Kejagung DR. H. ST Burhanuddin, SH MH, melantik Kajati Riau dari Uung Abdul Syakur kepada DR Dra. Mia Amiati, SH, MH bertempat di Gedung Bundar Kejagung oleh Jaksa Agung Jakarta, 26 Desember 2019 lalu.

Pekanbaru, Oketimes.com - Semenjak Jaksa Agung DR. H. ST Burhanuddin, SH, MH melakukan mutasi dan promosi terhadap 56 pejabat struktural eselon dua di lingkungan Korps Adhyaksa pada 17 Desember 2019 lalu.

Nama DR. Dra. Mia Amiati, SH, MH, turut masuk dalam daftar mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural di lingkungan Kejaksaan Agung sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-372/A/JA/12/2019. SK ditandatangani oleh Burhanuddin dan ditetapkan di Jakarta pada 16 Desember 2019.

Wanita karier berparas ayu itu, memang sempat menjadi Wakil Kepala Kejati Riau atas amanah Kejagung untuk memimpin Korps Adhyaksa ini di bumi julukan 'Lancang Kuning'. Kebijakan tersebut, merupakan bentuk apresiasi pimpinan atas kinerja jajaran yang dinilai cakap selama melaksanakan tugas.

Bak gayung bersambut, tepat pada 26 Desember 2019 lalu, pelantikan Kajati Riau dari Uung Abdul Syakur kepada Mia Amiati pun berlangusung di Gedung Bundar Kejagung di Jakarta.

Usai resmi dilantik sebagai Kejati Riau, Mia Amiati menyampaikan arahannya kepada rekan sejawatnya di Kejari kabupaten/kota di Riau, agar jajaran korps adhyaksa di wilayah Riau, bersinergi dan menjalin komunikasi sesama Korps Adyaksa di daerah dengan Kajati Riau dalam memberantas Penyalahgunaan uang negara dan lainnya.

"Kita perlu koordinasi dan kerjasama yang kuat untuk dapat memberantas penyalahgunaan uang negara," seru Mia Amiti selaku Kajati Riau yang baru saat itu.

Wanita berdarah sunda kelahiran Jakarta 4 Maret 1965 lalu itu, mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam penegakan hukum di Bumi Lancang Kuning.

"Kami mengharapkan dukungan dari Pak Gubernur dan Forkopimda untuk menjalankan penegakan hukum. Melanjutkan tugas-tugas yang dijalankan Pak Uung yang luar biasa,” ujar Mia acara pisah sambut Kejati Riau di aula gedung Setya Adhi Wicaksana pada Senin 30 Desember 2019.

Mantan Kejari Cibinong itu, juga mengucapkan terima kasih kepada Uung Abdul Syakur yang telah memimpin Kejati Riau dengan baik selama 3 tahun menjabat. Selama menjabat, banyak prestasi yang sudah diraih Uung.

Hadir saat sertijab Kajati Riau, Gubernur Riau H. Samsuar, Para Walikota dan Bupati se Riau, para Pimpinan Perusahaan BUMN dan BUMD di propinsi Riau. Unsur Forkompimda Riau, undangan, teman- teman wartawan.

Pada kesembatan itu, Gubernur Riau, H Syamsuar mengatakan bahwa sertijab dalam pemerintahan sebagai hal biasa. Atas nama pemerintah daerah, dia mengucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Uung. "Terima kasih atas pengabdian dan sumbangsih selama ini demi kemajuan Riau," kata Syamsuar.

Tidak lupa orang nomor satu di Riau ini mengucapkan selamat dan sukses terhadap Mia. "Semoga dalam menjalankan tugas baru sebagai Kajati dapat mempererat jalinan silaturahmi dan menjadikan Riau lebih maju dan lebih baik," harap Syamsuar.

Mengawali tugasnya sebagai Kejati Riau pada bulan Januari 2020 dan menempati gedung baru Kejati Riau, usai diresmikan Kajagung masa HM Prasetyo, gebrakan sosok Srikandi Adhyaksa itu, mulai gencar melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, terutama dalam menangani masalah tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan korupsi di Riau.

Termasuk memburu 21 buronan korupsi dan kasus lainnya yang hingga kini tak diketahui rimbanya. Salah satu buronan korupsi itu adalah Nader Taher. Dia terlibat kasus kredit macet Bank Mandiri dengan kerugian negara Rp 36 miliar yang melarikan diri sejak tahun 2006.

Srikandi Adhyaksa penerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun pada Tahun 1999 dari Presiden RI itu, mengaku akan fokus menangkap 20 buronan kasus lainnya. Terutama kasus buron para koruptor di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Narapidana yang melarikan diri ketika kasusnya masih berjalan.

Guna memaksimalkan penangkapan buronan ini, Kejati akan memaksimalkan koordinasi dengan Kejagung dan menggunakan Adhyaksa Monitoring Center.

Puluhan buronan itu ada di Kejari Rokan Hulu, Kejari Pelalawan, Kejari Dumai, Kejari Indragiri Hilir dan Kejari Rokan Hilir. Ada juga di Kejari Kuantan Singingi, Kejari Bengkalis, Kejari Siak, Kejari Kepulauan Meranti, dan Kejari Indragiri Hulu.

Selanjutnya, Kejati Riau juga tengah mengusut tuntas korupsi pengadaan IT dan Multi Media di Disdik Riau, Kejahatan Perbankan di seperti Bank BRI dan Bank Riau Kepri.

Disamping upaya penegakan hukum, Kajati Riau pemecah rekor gender di Riau itu, juga terus melakukan supervisi hukum dan peningkatan pelayanan hukum di jajarannya hingga ke daerah. Termasuk melaksanakan kerja sama program pelayanan hukum kepada kepala desa di Riau.

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan hukum dan SDM di jajarannya, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Metro Lampung ini, juga gencar mempromosikan pelayanan satu pintu dengan mendopsi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, yang menjadi barometer bagi pelayanan bagi instansi vertikal yang ada di daerah.

Tak pelak, dalam rangka monitoring dalam upaya meraih predikat zona integiritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Mantan Kepala Bag. TU pada JAM Pengawasan Kejagung RI itu, terus melakukan monitoring tersebut ke jajarannya hingga ke daerah-daerah di Riau.

Dalam tiap kunjungan kerjanya itu, Mia menekan agar program WBK dan WBBM ini diwajibkan semua Kejati yang membawahi seluruh wilayah hukum Kejari, untuk ikut serta dalam program zona integritas tersebut dengan benar.

Ia menyebutkan untuk meraih WBK dan WBBM ini, ada beberapa syarat penilaian yang harus dipersiapkan oleh Kejari-kejari di Riau, seperti meningkatkan SDM dan pelayanan publik di satu pintu.

Selaras dengan itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi, sempat mengecek kesiapan Kejaksaan Tinggi Riau dan jajaran Kejaksaan Negeri menuju Zona Integritas di Kota Pekanbaru Kota pada Kamis 20 Februari 2020 lalu.

Mantan Kajati Riau itu, sempat memberikan tenggat waktu dua bulan untuk dapat meraih predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurutnya, sejauh ini sudah ada dua institusi Korps Adhyaksa yang meraih Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yakni Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tahun 2019 lalu.

"Dua kejaksaan negeri itu di tahun ini harus meningkat menjadi zona integritas WBBM. Sedangkan Kejaksaan Negeri, termasuk Kejati harus bisa meraih predikat zona integritas WBK," pinta Setya Untung Arimulyadi yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Kejagung RI dibawah pimpinan Kajagung ST Burhanuddin.

Terbaru, mantan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kep. Riau itu, juga gencar melakukan Pencegahan Penyalagunaan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Penegakan Hukum Pelanggaran PSBB di ibu kota Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru.

Belakangan dari keseluruhan 'sepak terjang' julukan 'Srikandi Adhyaksa' titisan Kejagung RI itu, saat ini beredar kabar dikalangan masyarakat, atas upaya dan prestasi dalam penegakkan hukum di Riau.

Sesumbar yang beredar dikalangan masyarakat itu, Srikandi Adhyaksa itu, memegang amanah menjalankan tugas upaya penegakan hukum dalam rangka menyelamatkan uang negara dari para Koruptor dan upaya Pencegahan serta sekaligus pengawasan serta peningkatan pelayanan hukum di jajaran Adhyaksa di provinsi Riau atas 'instrumen' Kejagung dibawah pimpinan Kajagung ST Burhanuddin, SH, MH.

Hanya saja, kabar tersebut belum terkonfirmasi, karena kabar desas-desus itu, belum dapat dibuktikan secara otentik dan perlu pendalaman lebih lanjut.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Muspidauan SH, saat dihubungi Senin (11/5/2020) sore, mengatakan bahwa tudingan tersebut hanya tudingan biasa saja dan tidak bersedia memberikan penjelasan lebih banyak. Alasannya, bahwa informasi tersebut tidak layak untuk dia tanggapi.

"Saya tak mau menanggapi soal itu, sebab itu diluar kewenangan saya dan bukan menyangkut soal institusi di Kejati Riau, Kalau soal penanganan masalah hukum, saya bisa terangkan, tapi diluar itu, bukan kewenangan saya," singkatnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Riau DR Dra Mia Amiati, SH, MH saat dihubungi lewat ponselnya di 0856 9170 4XXX pada Rabu (13/5/2020), sedang tidak dalam keadaan aktif, sehingga tidak bisa dimintai penjelasannya. Pesan pendek yang dikirimkan juga belum berbalas, hingga berita ini dimuat.

Meski begitu, jika ditilik berdasarkan profil lengkap DR. Dra. Mia Amiati, SH, MH yang dirangkum dari jejaring google.com. Mia merupakan salah satu pejabat Adhyaksa yang sudah melanglang buana di Kejagung RI dan pernah bertugas di daerah pulau Jawa dan Sumatera.

Berdasarkan profil pengalaman jabatan pekerjaannya, Mia Amiati pernah menjadi staf di Tata Usaha Kejagung RI, Tata Usaha pada PUSLUHKUM Kejagung RI, Kasubbag Umum pada PUSLUHKUM Kejagung RI, Kasubbag Keuangan pada Pusat Ops. Intelijen Kejagung RI, Kasubbag Penilaian pada Bag. Penilaian dan Pemantauan SESJAM Intel Kejagung RI, Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan pada Subdit Pam. Disperdag. Dit. Ekkeu Kejagung RI.

Kemudian sempat menjadi Pj. Kabag Sunproglappada JAM Intel Kejagung RI, Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Lampung, Kepala Subdit Pam. Disperdag. JAM Intel Kejagung RI, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kep. Riau, Kepala Bag. TU pada JAM Pengawasan Kejagung RI, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong.

Selanjutnya, Mia Amiati pernah menjabat Asisten Perdata dan TUN Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Koordinator Pada JAM DATUN, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan terakir Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

Sedangkan pengalaman mengajar, Mia Amiati merupakan tenaga pengajar Disklat Sus Sar Intel di Pusat Diklat Kejaksaan RI, Diklat PPPJ di Badiklat Kejaksaan RI pada Tahun 2016, Diklat Prajabatan di Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015.

Kemudian menjadi Dosen tetap dengan NIDK : 8890360017 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada Tahun 2014 s.d sekarang, Dosen program S2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau pada Tahun 2018 s.d sekarang dan Menjadi Co Promotor pada Program S3 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada Tahun 2019 s.d sekarang.

Selanjutnya, Tanda Jasa/Penghargaan, Mia Amiati pernah mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun pada Tahun 1999 dari Presiden RI dan Satya Lancana Karya Satya XX Tahun pada Tahun 2009 dari Presiden RI.

Terakhir Penghargaan dari Kementerian Kehutanan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atas Keberhasilan dalam rangka menyelamatkan asset negara seluas 29.4 Ha di Blok Batu Karut/Petak 5 Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada Tahun 2014 dari Kementrian Kehutanan. (*)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.