Home / Peristiwa / ABK WNI Dilarung, Menlu Ajukan Tiga Poin ke Dubes China

ABK WNI Dilarung, Menlu Ajukan Tiga Poin ke Dubes China

ABK WNI Dilarung, Menlu Ajukan Tiga Poin ke Dubes China
Istimewa
Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Jakarta, Oketimes.com - Terkait tiga jenazah anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan WNI diduga telah dibuang ke laut oleh kapal berbendera Tiongkok (China), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengaku telah memanggil Dutaan Besar China.

Retno memanggil Duta Besar untuk membahas pelarungan ABK WNI, termasuk meminta klarifikasi dan permasalahan yang sebenarnya terjadi.

"Hari ini Kementerian Luar Negeri melakukan pembiacaraan dengan Dubes Tiongkok di Jakarta, untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas atas permasalahan ABK WNI di kapal Tiongkok," kata Menlu Retno Marsudi dalam konferensi persnya, Kamis (7/5/2020).

Melansir republika. co.id, Menlu mengatakan ada tiga hal yang telah disampaikan Kemlu kepada Dubes China. Yakni pertama, terkait penguburan tiga jenazah ABK di laut lepas. Pemerintah Indonesia kembali meminta klarifikasi dan informasi valid, apakah penguburan di laut tersebut sudah standar ILO.

Kedua, Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan atas kondisi kehidupan para ABK WNI di kapal berbendera Tiongkok yang tidak sesuai dan dicurigai telah menyebabkan kematian empat ABK WNI tersebut. "Tiga awak kapal meninggal (dikubur) di laut dan satu meninggal di Rumah Sakit di Busan (Korea)," kata Retno.

Tiga, Kemlu meminta Dubes Tiongkok di Jakarta untuk meminta dukungan pemerintah Tiongkok dalam membantu pemenuhan tangungjawab perusahaan (kapal) atas hak para ABK WNI, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman.  
"Jadi kita meminta agar pemerintah Tiongkok meminta tanggung jawab perusahaan agar gaji (ABK WNI) dipenuhi dan kondisi kerja ditingkatkan menjadi lebih baik," ujar Retno.

Menlu juga menegaskan, kapal-kapal ikan berbendera Tiongkok tersebut, memang bukan milik negara, melainkan milik sebuah perusahaan. Namun Retno berharap, agar pemerintah China dapat membantu supaya perusahaan tersebut untuk dapat bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

"Perusahaan memiliki tanggung jawab untul mematuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang telah disepakati. Selain itu komunikasi melalui jalur diplomatik baik di Jakarta maupun di Beijing terus dilakukan secara intensif," ucapnya.***


Source   : Republika   / Editor : Van Hallen 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.