Home / Hukrim / Hakim Vonis Bebas Pembakar Lahan 20x20 Meter di Pekanbaru

Dituntut Empat Tahun Penjara dan Denda Rp3 Miliar

Hakim Vonis Bebas Pembakar Lahan 20x20 Meter di Pekanbaru

Hakim Vonis Bebas Pembakar Lahan 20x20 Meter di Pekanbaru
Istimewa
Syafrudin (50) didampingi istri saat keluar dari pintu tahanan sementara, usai Majelis Hakim memvonis bebas terdakwa Karhutla di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (4/2/2020).

Pekanbaru, oketimes.com - Sempat dintuntut kurungan 4 tahun dan denda Rp3 miliar atau subsider enam bulan penjara oleh JPU, Syafrudin (50), terdakwa kasus kebakaran hutan dan lahan seluas 20x20 meter di Pekanbaru, akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (4/2/2020).

Hakim menilai Syafrudin tidak terbukti bersalah atas perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 20x20 meter di lahan garapannya di Jalan Yos Sudarso KM 17 Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana dakwaan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

"Terdakwa Syafrudin tidak terbukti bersalah secara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan," kata Hakim Ketua Majelis Hakim Sorta Ria Neva saat membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa siang.

Selain itu, Ketua Majelis Hakim Sorta Ria Neva, juga meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar terdakwa Syafrudin dibebaskan dari tahanan dan memulihkan harkat, martabat dan nama baiknya. "Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka sepatutnya dibebaskan," tegas Sorta.

Menurutnya, bebasnya ayah dari 6 orang anak itu, merupakan dua berkebutuhan khusus untuk mematahkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nuraini yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, dengan pidana kurungan 4 tahun dan denda Rp3 miliar atau subsider enam bulan penjara.

Hakim menilia, jaksa mendakwa Syafrudin, karena terbukti mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan, sehingga merusak lingkungan dengan melanggar Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, tuntutan jaksa tidak terbukti di Persidangan.

Hakim menyebutkan adapun pertimbangan hakim di antaranya, Jaksa tidak mampu menghadirkan saksi ahli ke Persidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa, apakah melampaui baku mutu air, darat.

Lantaran itu, majelis hakim menyatakan, tindakan terdakwa membakar bukan untuk membuka lahan.***

 

(Ndanres Area)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.