Home / Lingkungan / Pemda Rohil Berikan Sanksi Paksaan Kepada PT DMDR dan PTPN III

Soal Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pelanggar Aturan

Pemda Rohil Berikan Sanksi Paksaan Kepada PT DMDR dan PTPN III

Pemda Rohil Berikan Sanksi Paksaan Kepada PT DMDR dan PTPN III
Jhonari
Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir, Riau, saat mengambil sampel air dari salah satu pembuang limbah di atas baku mutu milik perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Rokan Hilir, belum lama ini.

Rokan Hilir, Oketimes.com - Berdasarkan hasil verifikasi dan laporan masyarakat pada 28 Agustus lalu, serta hasil uji sampel air limbah outlet IPAL dan air permukaan Sungai Perbaungan, berikut hasil uji sampel pembuang limbah di atas baku mutu senyawa total suspended solid, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, berikan sanksi paksaan kepada PT Dwi Mitra Daya Riau (DMDR) yang berlokasi di Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Rohil, Riau.

"Sanksi itu, berdasarkan SK Bupati Nomor 547 Tahun 2019," kata Kepala Dinas LH Rokan Hilir, Suwandi, S.Sos kepada Wartawan dalam konferensi persnya pada Selasa (15/10/2019).

Sanksi tersebut ujar Suwandi diantaranya, menutup saluran pembuangan air limbah, melakukan pengolahan air limbah di kolam IPAL dan menghentikan produksi selama empat hari dalam satu bulan.

Sementara untuk hari dan tanggal pelaksanaan, kata mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang itu, ditentukan saat tim turun melakukan verifikasi didampingi camat dan penghulu setempat.

"Dan melakukan normalisasi sungai perbaungan dari titik outlet sepanjang 500 meter dan restoking patin 5000, nila 5000 dan lele 5000 ekor," ungkapnya.

Selain itu tambah Suwandi, ada sebanyak 25 sanksi yang dijatuhkan, bersifat teknis dan administrasi melakukan pemisahan pembuangan air limbah pabrik dan air hujan.

Kemudian sampling, membuat titik koordinat di cerobong asap, membuat sampel misi udara, membuat penyimpanan limbah B3 dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan sanksi itu kepada DLH.

Selain PT DMDR sambung Suwandi, Pemda melalui DLH juga menjatuhkan sanksi kepada PTPN III, sesuai dengan nomor 548 Pemda.

Sanksi dijatuhkan berdasarkan hasil verifikasi pengaduan masyarakat yang dilakukan tim DLH pada 6 September 2019, serta berdasarkan uji sampel di saluran drainase pabrik menuju Sungai Meranti.

"Berdasarkan sampel tersebut, limbah melebihi baku mutu. Limbah disalurkan ke drainase dan di buang ke Sei Meranti. Terbukti melakukan pelanggaran membuang air limbah ke media lingkungan yang menyebabkan pencemaran," papar Suwandi.

Dia juga memaparkan air berada dari kolam 2 ke kolam 3 meluber dan masuk ke dalam saluran drainase sehingga menyebabkan ikan di sungai meranti mati.

Sanksi yang diberikan, melakukan penghentian produksi sementara selama tujuh hari, membuat saluran air limbah agar tidak meluber, kedap air dan tertutup dari kolam 2 ke kolam 3.

Selain itu lanjut Suwandi menyebutkan PTPN III juga harus melakukan normalisasi Sungai Meranti, mulai dari titip outpal ke arah hilir sepanjang 500 meter dan melakukan restoking sebanyak 15 ribu ikan patin 5000, Lele 5000 dan Nila 5000.

"Ada sebanyak 15 sanksi, termasuk membuat papan plang nama di setiap kolam IPAL sesuai dengan layout kolam IPAL. Menyampaikan hasil pengujian ilemisi udara embiyen. Uji kebisingan dan kebauan kepada Gubernur Riau ke KLHK Riau dan KLHK RI. Membuat penyimpanan limbah B3 di blok Pembuangan dan menyampaikan laporan hasil realisasi kegiatan pembuangan limbah b3 ke bupati, tembusam ke gubernur dan KLHK," urainya.

Sanksi sebelumnya lanjut Suwandi, progres di lapangan setiap hasil akan dilaporkan kepada DLH tiap satu bulan sekali, melakukan verifikasi terhadap laporan apakah sudah sesuai dengan sanksi yang diberikan.

Lebih jauh Suwandi lagi memaparkan hingga kini sudah lima perusahaan yang diberikan sanksi kepada pelanggar, diantaranya PT BSS sudah ada penurunan tingkat kebauan. Sedangkan PT DGS sudah menutup kolam 9 yang sempat roboh dan menunggu hasil izin pembuangan limbah cair.

"Begitu juga dengan PT SKL sudah menjalankan sanksi, sesuai dengan terapan yang diberikan dan juga melakukan normalisasi sungai perbaungan. Saat ini ada dua perusahaan lagi yang menjadi sasaran, PT KAN dan PT CAS," pungkas mantan Camat Bagan Sinembah itu meyakinkan.***


Reporter    : Jhonari
Editor         : Cardova

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.