ROKAN HILIR, OKETIMES.COM - Bupati Kabupaten Rohil H Suyatno, memenuhi undangan Presiden Joko Widodo, untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Rakornas dihadiri Gubernur, Bupati/ Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi di wilayah rawan karhutla dan instansi terkait yang diundang pada rakornas ini.
Sebagaimana diketahui, beberapa bulan belakangan, Karhutla menjadi masalah terbesar di Indonesia. Hal itu terjadi saat memasuki musim kemarau yang rentan lahan gambut di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan terbakar. Faktor lain juga disebabkan banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab, membuka lahan dengan cara dibakar.
Bupati Rohil, H Suyatno menyebut bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah hal-hal yang memicu terjadinya karhutla ini. Menurutnya, berbagai cara harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya karhutla serta pencegahannya, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, maupun sosialisasi.
"Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak akan efektif dan tidak akan berhasil optimal, tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak," pungkas Bupati.
Bupati mengaku akan sangat serius dalam hal penanganan Karhutla yang terjadi di wilayahnya, Kabupaten Rohil serta menuturkan, Fenomena Karhutla yang terjadi pada tahun 2015 silam telah cukup memberikan pelajaran dan pengalaman baginya.
"Kebakaran seperti yang terjadi pada 2015, telah menghanguskan sekitar 800 ribu hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut dan menimbulkan asap yang sangat pekat hingga menimbulkan korban jiwa. Ini suatu pembelajaran bagi kita untuk lebih fokus, baik dalam hal penanganan maupun pencegahan," papar Bupati.
Karhutla yang rutin terjadi dalam dua dekade terakhir dan telah banyak menimbulkan kerugian. Baik soal kerugia bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, diungkapkan Bupati, Pemerintah Kabupaten rohil tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.
"Dalam upaya mencegah karhutla nantinya, kita akan tetap berkoordinasi secara intensif, tidak hanya dengan pihak TNI/Polri, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat," jelas Bupati.
Presiden Joko Widodo pada Rakornas saat itu, meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu oleh Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla.
"Usahakan jangan sampai kejadian, baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung," kata Presiden.
Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.
"Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot kalau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegas Kepala Negara itu.
Presiden juga berpesan, hal yang pertama diprioritaskan adalah pencegahan melalui patroli terpadu untuk deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut.
"Kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah, dijaga terus terutama di musim kering," imbau Presiden seraya mengungkapkan langkah yang ketiga adalah sesegera mungkin melakukan pemadaman api setelah terdeteksi.
"Jangan biarkan api membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar," imbuh Presiden.***
Assorted : Advertorial Humas Setdakab Rokan Hilir
Editor : Cardova
0 Komentar