Home / Pemerintahan / Dua OPD Terhapus, Gubri Ajukan Perubahan SOTK Baru ke Dewan

Dua OPD Terhapus, Gubri Ajukan Perubahan SOTK Baru ke Dewan

Dua OPD Terhapus, Gubri Ajukan Perubahan SOTK Baru ke Dewan
Humas Pemprov Riau For Oketimes.com
Gubernur Riau Drs H Syamsuar saat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Riau T.A 2018 Kepada Ketua DPRD Riau Dra HJ Septina Primawati saat menghadiri Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di ruang rapat utama DPRD Riau Senin 17 Juni 2018.

Pekanbaru, Oketimes.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, resmi mengajukan Perubahan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru ke DPRD Riau. Penyampaian perubahan itu, langsung dilakukan oleh Gubernur Riau, Syamsuar dalam Rapat Paripurna DPRD Riau pada Senin 17 Juni 2019.

Dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada saat ini, sebanyak 25 (dua puluh) Dinas dan 7 (tujuh) Badan, diusulkan dua Dinas bakal dihapus dan satu Badan juga akan dihapuskan. Sementara untuk yang lain ada yang tetap dipertahankan, digabungkan dengan dinas atau badan lain dan ada penambahan fungsi urusan.

Kedua Dinas yang dihapuskan tersebut adalah Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas ini digabungkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara mengenai urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, digabungkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikutnya, satu Dinas yang dihapus adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas ini digabungkan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk Badan yang dihapus adalah Badan Penelitian dan Pengembangan. Badan ini digabungkan dengan Bappeda, sehingga jadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya Dinas PU, Penataan Ruang digabung dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menjadi Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM.

"Apa yang sudah dilakukan merupakan penataan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Riau 2019-2024," kata Syamsuar dalam penyampaian pidato pengantarnya.***


Reporter   : Richarde
Editor       : Cardoffa 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.