Home / Politik / Usut Kecurangan Pemilu 2019 di Rohul dan Siak, Bawaslu Riau Gelar Sidang Administrasi Acara Cepat

Usut Kecurangan Pemilu 2019 di Rohul dan Siak, Bawaslu Riau Gelar Sidang Administrasi Acara Cepat

Usut Kecurangan Pemilu 2019 di Rohul dan Siak, Bawaslu Riau Gelar Sidang Administrasi Acara Cepat
Bawaslu Riau For Oketimes.com
Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menggelar Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu Rokan Hulu dan Kantor Lurah Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Kamis 16 Mei 2019.

Pekanbaru, Oketimes.com - Terima laporan kecurangan atas penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu Riau menggelar Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu Rokan Hulu dan Kantor Lurah Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Kamis 16 Mei 2019.

Sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 itu berada di kabupaten Rokan Hulu dengan pelapor pertama yakni Hendra Mastar dari PAN, dan pelapor kedua yakni Riko Wahyudi dari Partai Gerindra‎. Kedua laporan itu diterima Bawaslu pasca pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Rohul.

Sedangkan dugaan pelanggaran di Minas Kabupaten Siak, terkait atas adanya laporan oleh Wira dari DPD PAN Siak dan Syahrul Ketua DPC PDI Perjuangan Siak.

Sidang penanganan administrasi dengan metode Sidang Acara Cepat ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018. Untuk di Rokan Hulu langsung dipimpin oleh Ketua Bawaslu Riau‎ Rusidi Rusdan yang merangkap sebagai Ketua Majelis, dengan anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya merangkap anggota majelis.

Sedangkan sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, di Pimpin oleh Hasan dan Neil Antariksa dari Bawaslu Riau.

Pantauan di sidang yang digelar di Rokan Hulu, dijaga ketat oleh Anggota Kepolisian Jajaran Polres Rokan Hulu dan dihadiri seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Rohul.

Rusidi Rusdan selaku ‎Ketua Mejelis Sidang sekaligus Ketua Bawaslu Riau ini mengatakan sidang dengan metode sidang acara cepat adalah sidang acara penanganan administrasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, dimana kewenangan Bawaslu adalah menyelesaikan pelanggaran administrasi dilaksanakan secara cepat.

"Putusannya nantinya, bisa dua atau tiga hari sudah selesai, ya sudah kita bisa putuskan," kata Rusidi Rusdan pada awak media usai sidang tersebut dilakukan pada Kamis 16 Mei 2019 sore.

Diakuinya, pada sidang acara cepat ini untuk menyelesaikan yang sifatnya penanganan administrasi seperti kesalahan administrasi, dengan mempertemukan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Rohul beserta jajarannya serta KPU Siak beserta jajarannya.

Pelapor ungkap Rusidi, harus memenuhi syarat formil dan materil, yakni Warga Negara Indonesia, pelaporan masih dalam waktu yang bisa dilaporkan, ada kronologis kejadian, dan ada saksi dan bukti. "Semua sudah lengkap, sehingga kita register dan kita sidangkan hari ini," ujarnya.‎

Rusidi menegaskan yang dilaporkan dua pelapor pada prinsipnya adalah kesalahan penulisan dan perbedaan-perbedaan antara form C1 yang diterima saksi pelapor dengan yang ada yang dibacakan di pleno kabupaten/ kota.

"Ada pelapor yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU Rohul dan Siak yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terjadi," ungkap Rusidi dan mengaku rata-rata laporan terkait Pemilihan Legislatif untuk form C1 kabupaten.‎

Menurutnya dalam sidang perkara penanganan administrasi cepat itu, ada beberapa berapa poin atau keputusan alternatif‎ yang bisa diputuskan Bawaslu Riau, artinya tergantung hasil sidang, pertama perbaikan administrasi terkait perolehan suara partai sesuai dengan fakta persidangan, kedua sanksi peringatan atau kode etik peringatan kepada penyelanggara, perhitungan kembali, dan sanksi lainnya.‎

Di sela-sela sidang terpantau sekelompok masyarakat mengadakan Demonstrasi di luar gedung Sekretariat Bawaslu Rohul untuk meminta dilakukan PSU untuk Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara. "Paling lambat dua atau tiga hari sudah kita putuskan, namanya acara cepat," ungkapnya.

Ditanya kapan keputusan sidang akan dibacakan? Rusidi Rusdan menjelaskan jika administrasi biasa putusan itu ada waktunya sekitar 14 hari, akan tetapi lantaran metodenya acara cepat, maka pihaknya akan memputuskan secara cepat pula. "Pokoknya dua hari kedepan sudah kita putuskan," terang Rusidi.‎

Sementara Ketua KPU Rohul, Elfendri, mengatakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara adalah mengikuti penyelesaian pelabggaran yang diselenggaran Bawaslu. Dia yakin, beberapa yang dilaporkan pelapor sudah dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara sesuai prosedur, baik itu penempelan form C1, termasuk kesalahan-kesalahan lain sudah diperbaiki seperti kesalahan penulisan jumlah total suara.

"Kita punya dokumen-dokumen mulai dari C1 sampai ke DB-1 terakhir alhamdulillah sudah lengkap," sebut Komisioner KPU Rohul, dan menyatakan, penempelan C1 oleh penyelenggara dikuatkan oleh dokumen foto.

Apalagi yang dilaporkan lanjutnya, pelapor adalah pelaksanaan prosedur yang dilaksanakan. Menurutnya, bila terjadi perbedaan penjumlahan atau tulisan di C1 tentunya terkonfirmasi saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan sembari menambahkan, sejauh ini tidak ada keberatan dari saksi di form DA2 saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.***


Source  : Bawaslu Riau for Oketimes.com  /  Editor  : Cardoffa   

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.