Home / Pemerintahan / Biro Hukum Setdaprov Harmonisasi Perampingan OPD

Dari Delapan Dinas Jadi Empat OPD

Biro Hukum Setdaprov Harmonisasi Perampingan OPD

Biro Hukum Setdaprov Harmonisasi Perampingan OPD
Int
ILustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Biro Organisasi Setdaprov Riau langsung tancap gas atas perintah Gubernur Riau, Syamsuar untuk merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrov riau yang dinilai kurang efektif dalam organisasi.

Empat OPD di lingkungan Pemprov Riau menjadi sasaran perampingan, dimana sebelumnya OPD tersebut dipecah oleh Gubernur Riau terdahulu, Arsyadjuliandi Rachman pada tahun lalu. Kini proses penggabungan sejumlah OPD itu, tengah diharmonisasikan ke Biro Hukum.

Ke-empat OPD itu, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, akan menjadi Dinas Tanaman Ketahanan Pangan, dan Holtikultura. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, dijadikan Dinas Perkebunan.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjadi satu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Penduduk akan dijadikan satu menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Keempat Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Koperasi usaha Kecil Menengah, menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha dan Menegah.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Riau Jonli kepada media mengatakan, setelah memasuki proses harmonisasi di Biro Hukum selesai, pihaknya akan menyerahkan kepada Gubernur untuk disetujui dan dibahas bersama DPRD.

"Sesuai dengan arahan gubernur, ini untuk efisiensi dan efektifitas dalam organisasi yang ada di Pemprov Riau. Gubernur sudah menjelaskan bahwa OPD ini harus tepat fungsi dan tepat sasaran," ujar Jonli Jumat 22 Maret 2019.

Setelah disetujui dan diteken Gubri, barulah dilanjutkan dengan membuat perda dan meminta persetujuan DPRD. "Waktunya masih panjang, pada 2020 ini sudah dijalankan, tambah Jonli.

Disinggung apakah penyatuan kembali dinas-dinas yang asalnya dipisahkan pasca zaman gubernur sebelumnya, Jonli mengatakan tidak ada masalah, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18, diperbolehkan mengubah perangkat daerah yang ada di pemerintahan.

"Ini untuk tepat fungsi tepat sasaran tapi tetap mengacu pada PP 18, dibolehkan gubernur atau kepala daerah berhak menggabungkan sepanjang aturan sesuai PP 18," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar menegaskan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi misinya kepada seluruh masyarakat Riau, melalui pertemuan Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Gubri menyampaikan, dalam menjalankan roda pemerintah di Pemerintah Provinsi Riau, ia menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyesuaikan kegiatan dengan RPJMD dan tak boleh lain daripada itu.

"Jadi harapan kita agar setiap OPD harus mempunyai rencana strategis yang dimilikinya," ujar Gubri Syamsuar pada awak media Kamis 21 Maret 2019 di Hotel Premier, Pekanbaru.***


Sumber  :  MCR  / Editor : Cardoffa  

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.