Home / Ekbis / PT CPI Ogah Paparkan Jumlah Asset Negara Pasca Perubuhan

PT CPI Ogah Paparkan Jumlah Asset Negara Pasca Perubuhan

PT CPI Ogah Paparkan Jumlah Asset Negara Pasca Perubuhan
Ist
ILustrasi Pt CPI dan Puluhan rumah, mess karyawan, kantor di komplek PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Rumbai, Pekanbaru dirubuhkan rata dengan tanah, Selasa (13/3/2018).

Pekanbaru, Oketimes.com - Dugaan adanya pengrusakan asset negara di sejumlah bangunan rumah tempat tinggal karyawan, kantor dan mess yang dilakukan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) di lima distrik seperti di Rumbai, Dumai, Duri, Minas dan Bangko secara bertahap, PT CPI hingga kini enggan dan belum mau memberikan penjelasan secara rinci terkait penghancuran asset tersebut.

Rasa enggan dan kurang transparan itu, disampaikan Humas PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Rumbai Pekanbaru, Rinta saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa (12/3/2019) tadi ini.

Ia menyebutkan bahwa penghancuran sejumlah bangunan asset negara itu dilakukan pihaknya, lantaran sejumlah bangunan rumah tersebut sudah usang yang kebanyakan berbahan dari kayu dan sudah tua, sehingga pihak CPI melakukan penghancuran.

"Kami lakukan penghancuran lantaran bangunan itu sudah usang, itu kami lakukan setelah proses penghapusan assetnya disetujui oleh pimpinan dan bersama instansi terkait," terang Rinta.

Ditanya ada berapa bangunan asset yang sudah dihancurkan oleh PT CPI hingga saat ini? Rinta tidak bersedia memberikan penjelasan jumlah total bangunan yang sudah dihancurkan tersebut hingga kini. "Kalau soal itu, saya belum tahu jumlahnya, yang penting penghapusan assetnya sudah kami lakukan dulu," kilahnya.

Kembali ditanya, berapa besaran nilai asset bangunan yang sudah dihancurkan PT CPI dan seperti apa proses penghapusan asset tersebut dilakukan PT CPI untuk melakukan penghancuran bangunan tersebut selama ini?

Rinta pun tidak bersedia memberikan penjelasan tersebut, dengan dalil bahwa permasalahan tersebut sudah lama dan sudah pernah dipublikasikan oleh media lain terkait penghancuran asset tersebut.

"Itu sudah persoalan lama pak, dan permasalahan itu sudah pernah kami jelaskan kepada media lain," tukas Rinta seraya mengakhiri percakapan dengan mengucapkan terimakasih.

Seperti diberitakan, jelang kontrak PT CPI berakhir pada 2021 mendatang, PT CPI mulai gencar menghancurkan sejumlah bangunan rumah tempat tinggal karyawan, kantor dan mess yang semestinya jadi aset negara/ daerah secara bertahap dilakukan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) di lima distrik, Rumbai, Dumai, Duri, Minas serta Bangko selama beberapa bulan ini.

Penghancuran itu, dilakukan PT CPI sejak awal 2018 lalu dan hingga kini sudah beberapa bangunan rumah, mess dan kantor sudah rata dengan tanah seperti di sejumlah rumah, mess karyawan, kantor di komplek PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Rumbai, Pekanbaru Riau dirubuhkan hingga kini ada sekitar kurang lebih 40 unit yang sudah rata dengan tanah pada Selasa (13/03/2018) lalu.

Kalangan aktivis menilai perbuatan tersebut diduga tengah melakukan pelanggaran dan pengrusakan terhadap asset negara. Hal ini seperti dikemukakan Ketua Umum Badan Pekerja Nasional (Bakernas) Indonesian Corruption Investigation (ICI), H Darmawi Aris SE di Pekanbaru.

"Ini harus distop dan tak boleh dibiarkan," kata H Darmawi Aris SE, Badan Pekerja Nasional (Bakernas) Indonesian Corruption Investigation (ICI) di Pekanbaru, Riau, pada oketimes.com belum lama ini Senin (25/2/2019) lalu.

Disebutkan Darmawi, penghancuran itu membuat kalangan sejarawan di Riau juga kecewa. "Kami dari ICI berencana melaporkan ini ke Menteri BUMN ke KPK, Komnas HAM dan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Menurutnya, jika rakyat merusak kantor pemerintah, kantor atau mess Chevron tentu akan ditindak dan disanksi pidana. Tapi jika Chevron yang merusak aset negara mengapa tidak ditindak. Bangunan rumah, mess dan kantor di komplek Chevron Rumbai sebanyak 40 unit yang sudah dirobohkan itu, merupakan bagian dari aset Negara.

"Mereka tidak berhenti melakukan operasional penghancuran aset sejak 2016 lalu hingga Maret 2018 sekarang, maka bangunan diruntuhkan dan menjadi rata dengan tanah," ungkap H Darmawi.

Rumah dan mess serta beberapa kantor yang ada di areal Chevron Rumbai Pekanbaru Riau, adalah bangunan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal, awalnya areal itu kawasan hutan, maka terjadi Demolish (peruntuhan/roboh).

Hal ini diduga akan berakhirnya kontrak Chevron mengelola Migas pada 2021 mendatang, semestinya aset negara tidak boleh dirusak, melainkan diserahkan kepada daerah.

"Jika bangunan bekas rumah karyawan Chevron dirubuhkan, maka tindakan itu menambah daftar panjang tindak pidana yang dilakukan Chevron. Manager PGPA Chevron maupun Chevron Pusat dalam hal ini harus bertanggungjawab," ulasnya.

Selain itu, Darmawi menegaskan jika perubuhan itu dilanjutkan, maka ICI akan mengambil langkah hukum. Sikap yang diambil antara lain menggugat dan melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke KPK, Komnas HAM, tentunya yang membidangi masalah perlindungan sosial budaya, termasuk situs dan bangunan bersejarah.

Dia menilai seharusnya Chevron memprioritaskan merehabilitasi kerusakan lingkungan 11.000 titik bekas pengeborannya di 800 lokasi di Riau yang tercemar limbah pengeboran Chevron sebagaimana hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Rumbai Pekanbaru dan Minas Kabupaten Siak Riau pada akhir 2017 lalu. "Bukan buru-buru merobohkan bangunan rumah, mess, kantor Chevron seperti yang sedang dilakukan saat ini," tukas H Darmawi.

Dalam kunjungan itu lanjut Darmawi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Haeron dalam kunkernya ke Rumbai dan Minas menekankan kepada Chevron segera merehabilitasi kerusakan lingkungan 11.000 titik pengeboran di 800 lokasi di Riau, akibat kerja Chevron menambang minyak bumi, yang hingga kini belum nampak dilakukan Chevron.***

 

Penulis   : Ndanres    /  Editor  : Richarde

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.