Home / Ekbis / Pemprov Akui Banyak Perusahaan Luar Bercokol di Riau tak Bayar Pajak P3

Pemprov Akui Banyak Perusahaan Luar Bercokol di Riau tak Bayar Pajak P3

Pemprov Akui Banyak Perusahaan Luar Bercokol di Riau tak Bayar Pajak P3
Int
Ilustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Akibat banyakya perusahaan perkebunan tidak berkantor di Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini tidak bisa memungut Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (P3) tak bisa dipungut (lost) sekitar sebesar Rp5 triliun per tahun.

Dengan adanya perusahaan perkebunan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk membayar pajak sesuai dengan kantor perusahaan berkantor, maka pajaknya masuk ke daerah lain, sementara perusahaan berusaha di Riau.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menekankan kepada perusahaan perkebunan, kehutanan tambang dan migas di Riau untuk membuat NPWP perusahaan di tempat mereka berusaha.

"Kepada mereka (perusahaan) harus membuat NPWP di tempat berusaha. Jangan berusaha di Riau tapi NPWP-nya Jakarta dan Medan, sehingga potensi pajak untuk daerah tidak ada sama kita," kata Edy Natar saat menghadir rapat kerja provinsi Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia INTAKINDO Riau Hotel Premiere Pekanbaru  Kamis (28/2/2019).

Mantan Komandan Korem 031 Wirabima ini, perilaku seperti itu tidak adil. Perusahaan merusak lingkungan di Riau, namun mereka membayar pajak di luar Riau.

"Ini sudah sering disampaikan Pak Gubernur. Mereka merusak lingkungan kita, tapi mereka bayar pajak di luar Riau. Harusnya mereka berusaha di sini, NPWP-nya juga ada di sini, sehingga penerimaan pajak kita bisa maksimal," tegasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi juga menyatakan potensi pajak Rp5 trliun dari sektor PPB P3 tersebut masih perkiraan.

"Ada kajian dari balai kehutanan kita, mungkin ada PPB-nya belum terpungut dan sebagainya. Tapi itu harus diperdalam melalui kajian pemeriksaan BPK dan kajian lain. Sehingga nanti kita bisa mempertemukan mana yang tak berizin tak dipungut pajak, tapi yang berizin dipungut pajak," ulasnya.

Menurutnya, prinsip-prinsip dalam berusaha itu harus dijalankan pihak perusahaan, sehingga tidak ada kesan perusahaan yang tidak tertib dan tidak ikut aturan tidak bayar pajak. Tapi ada perusahaan tertib dan taat aturan, tapi mereka bayar pajak. Tentu kondisi ini ada prinsip tak ada dalam berusaha.

Sekdaprov berharap hal tersebut yang mestinya harus didudukan oleh BPK. Makanya pihaknya juga apresiasi kepada BPK yang akan turun dan memeriksa perusahaan perkebunan di Riau.

"Potensi pajak Rp5 triliun itu baru sektor perkebunan, belum sektor lainnya. Tapi ini baru informasi sepintas, belum berdasarkan data yang valid. Nanti kita lihat verifikasi datanya," pungkas Ahmad Hijazi.***


Sumber   : Cakaplah   / Editor  : Cardoffa

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.