Home / Hukrim / Hakim Tolak Gugatan PMH SPRI dan PPWI Melawan Dewan Pers

Hakim Tolak Gugatan PMH SPRI dan PPWI Melawan Dewan Pers

Hakim Tolak Gugatan PMH SPRI dan PPWI Melawan Dewan Pers
Int
ILustrasi

Jakarta, Oketimes.com - Setelah memasuki 11 bulan masa sidang gugatan atas perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH), antara Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), melawan Dewan Pers selaku tergugat, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan dan menolak seluruh gugatan pemohon, Rabu (13/2/19).

Putusan tersebut langsung dibacakan oleh Majelis Hakim Hakim yang diketuai oleh Abdul Kohar, SH MH, dan dua hakim anggota yakni Desbenneri Sinaga, SH MH dan Tafsir SEmbiring, SH MH.

Sebelum pembacaan putusan tersebut dilakukan, majelis hakim menyebutkan bahwa putusan atas perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum sesuai No. 235/PDT.G/2018/PN.JKT PST, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa perkara perdata degan teliti.

Dimana pada akhir bulan April 2018, Dewan Pers digugat oleh SPRI dan PPWI, (selanjunya disebut Para Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar bahwa Dewan Pers telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Yaitu, Dewan Pers telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Dalam proses persidangan perkara perdata ini, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut dan Dewan Pers menyatakan secara tegas bahwa Dewan Pers memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f) adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan dibidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara ini yang memghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka pada hari Rabu, 13 Februari 2019, akhirnya Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa "Gugatan Penguggat tidak dapat diterima (ditolak)" dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat antara lain :

1. Pokok materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.

2. Karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers maka harus di uji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang –Undang atau peraturan yang ada.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, maka kewenangan untuk menguji sah tidaknya (melanggar hukum) kebijakan (peraturan) dari Dewan Pers bukan merupakan  kewenangan Pengadilan Negeri melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan, Gugatan Penguggat (SPRI dan PPRI) tidak dapat diterima (ditolak) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Demikin putusan tersebut disampaikan oleh Dewan Pers dalam siaran persnya, Rabu (13/2/2019) yang diterima sejumlah media di Jakarta.****

 

Sumber   : Rilis Sekrertariat Dewan Pers  /  Editor  : Ndanres  

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.