Kemenkeu Belum Transfer Sisa Anggaran 2015 ke Pemkab Siak

Drs H TS Hamzah MSi, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

Siak, Oketimes.com - Kementrian Keuangan RI hingga kini tak kunjung mentransfer kekurangan dana tahun 2015 kepada Pemkab Siak, sebesar Rp 248 miliar, kendati Kemenkeu pernah berjanji akan segera mentransfernya dalam beberapa bulan terakhir ini.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Drs H TS Hamzah, MSi saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (2/11/2016). Ia menyebutkan banyaknya keluhan masyarakat yang erat kaitan dengan APBD dari segi pekerjaan melalui SKPD dilingkup pemerintah kabupaten Siak tahun 2016 yang tertunda saat ini.

"Sampai hari ini Rabu (2/11/16), sisa Dana yang kurang dari pemerintah pusat tahun 2015 belum ada masuk. saya sudah cek keuangan (BPKAD) Siak. Padahal Kemenkeu sudah janji dana tersebut akan ditransfer pada akhir bulan Oktober kemarn, tapi nyatanya sampai hari ini memasuki bulan November dana tersebut belum juga ditransfer," ungkapnya.

Hamzah menjelaskan pemkab Siak sangat membutuhkan dana tersebut untuk merealisasikan pembayaran atas progres dan program yang sudah dijalankan oleh satker. Serta dana tersebut bukan saja untuk progres pembayaran fisik, namun juga untuk kegiatan rutin dan pembayaran kepada pihak ketiga di instansi terkait.

"Artinya jika dana tersebut sudah masuk, tentu akan diterbitkan SP2D masing-masing instansi, sekretariat maupun bagian. Memang beberapa waktu lalu eksekutif bersama legislatif sudah menemui Menkeu RI dan dana tersebut dijanjikan akhir oktober akan ditransfer, tapi hingga saat ini belum masuk juga," ungkap Sekda.

Selain dana yang dibutuhkan sisa yang belum bayar oleh pemerintah pusat, juga pemerintah kabupaten Siak sudah mengajukan permintaan bagian dana pajak dari provinsi, "Permintaan ini sudah kita ajukan ke provinsi bahkan juga boleh dikatakan setiap hari pemerintah daerah menghubungi Kemenkeu menanyakan prihal 90 persen dana sisa belum bayar yang dijanjikan mereka untuk ditransfer," jelasnya.

Ditanya soal kelimpungan dan kesulitan daerah terkait anggaran yang berimbas kepada perekonomian masyarakat juga SKPD? Said menjawab, hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh pemkab Siak. Dimanan kebutuhan anggaran sangat butuh sekali untuk menjalankan program dan progres sudah ada. Akan tetapi dana tranfer tidak juga masuk.

"Semua pihak sangat merasakan dampak ini, bahkan bukan saja di kabupaten Siak dan daerah yang ada di provinsi Riau khususnya," demikian tutupnya. (man)