DBH Terpotong Rp 800 Milyar, Pemkab Siak Susutkan Program Kegiatan 2016

Ilustrasi

Siak, Oketimes.com - Guna mengantisipasi penyusutan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2016 dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Siak yang mencapai Rp 800 milyar. Pemkab Siak menggelar pertemuan dengan sejumlah satker untuk membahas tentanf penyusunan program kegiatan pembangunan tahun 2016 mendatang.

Kepala Bappeda Kabupaten Siak Drs H Yan Pranajaya, MSi saat dimintai konfirmasikan terkait hal tersebut, mengaku pihaknya saat ini tengah membahas hal tersebut dengan para satker di lingkungan Pemkab Siak yang dihadiri oleh Bupati Siak Drs H Syamsuar, MSi bertempat di rumah dinas Bupati Siak, (04/11) siang.

Diakui Yan Pranajaya, bahwa tahun 2016 dari DBH dikurangi oleh pemeprintah pusat sebesar rp 800 milyar, tentunya pemerintah kabupaten Siak akan menyusun ulang program yang sudah diajukan dalan pembahasan APBD 2016  mendatang denagn benar benar teliti dengan prioritas yang ada. Dicontohkannya, tahun kemarin saja Dinas BMP dialokasi Rp 500 milyar lebih, diperkirakan tahun 2016 mendatang menyusut menjadi sekitar Rp 200 milyar lebih.

" Penyusutan tersebut bukan saja terjadi disat satker bahkan bisa diseluruh satker yang ada," ulas Yan Pranajaya.

Pengurangan DBH bukan saja terjadi di Kabupaten Siak lanjut Yan, hal ini terjadi juga bagi kabupaten lainnya baik di Provinsi Riau dan Lainnya. " Untuk mengantispasi hal tersebut, mau tak mau kita harus genjot mencari potensi PAD dari pajak, dan sektor lainnya. Sementara dari hasil retribusi galian C itu retrebusi sudah ditarik oleh provinsi, sementara PAD dari migas PT BSP dulunya kita mendapat Rp 100 milyar lebih, sekarang hanya Rp 40 milyar," pungkasnya.

Diungkapnya, dana bantuan yang didapat dari pusat melalui DAK hanya mencapai Rp.120 milyar. Padahal anggaran yang dibutuhkan Pemkab Siak untuk belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai setidaknya diperlukan dana Rp 750 milyar. Sementar pusat hanya bisa membantu Rp248 milyar.

Ia menilai semestinya pemerintah pusat harus mengkaji daerah yang penyerapan APBD tuntas itu yang harus terus di bantu dan jangan DBH nya dikurang. " Kalau begini akhirnya, daerah akan sulit membuat program dan perencanaan yang baik. Akibatnya banyak kegiatan pembangunan yang harus dikurangi. Padahal penyerapan APBD kita diatas rata rata, begitu pula pengesahan APBD kita selalu tepat waktu," keluh Yan pranajaya. (man)