Mendagri Sebut Tidak Ada Masalah Kepala Daerah Dukung Jokowi

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Palembang - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebutkan tidak ada masalah jika kepala daerah turut mendeklarasikan Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 mendatang, sepanjang tidak menggunakan fasilitas atau dana anggaran pemerintah.

"Kalau kepala daerah itu jabatan politis, dipilih oleh partai politik maupun oleh gabungan partai politik. Kalau dia mau deklarasi boleh, tapi nggak boleh pakai aset pemda," kata Tjahjo Kumolo pada awak media di Palembang, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, dukungan kepala daerah boleh dilakukan, asal tidak menggunakan anggaran daerah. Baik fasilitas maupun biaya perjalanan kepala daerah tersebut yang selama ini melakat pada dirinya.

"Kalau menyampaikan aspirasi dukung pasangan A atau B ke Jakarta ya boleh, tapi jangan pakai SPJ bupati. Jadi saya kira nggak ada masalah. Karena tugas gubernur, bupati dan wali kota juga kan menyerap aspirasi masyarakat," imbuh Mendagri.

Mendagri mencontohkan Gubernur Sumsel, Herman Deru yang mendukung Jokowi-Maruf Amin. Menurutnya mereka sama-sama didukung partai politik. Termasuk gabungan partai politik.

"Kayak Sumsel, tim suksesnya gubernur. Dia kan dari partai pengusung, ya sah-sah saja. Tapi tidak boleh bawa Sekda sama SKPD-nya, itu saja," ulas Tjahjo.

"Saya pikir semua pelaku kebijakan dan perangkat pemerintahan, bahkan saya sebagai Menteri, setiap mau melangkah dalam konteks kampanye ya harus izin. Bupati, wali kota harus izin, itupun harus seminggu sekali, kalau bisa Sabtu atau Minggu saja dan nggak boleh memakai anggaran, tidak boleh juga didampingi aparatnya," tegas Tjahjo Kumolo.

Sebagaimana diberitakan, deklarasi dukung Jokowi di Riau dipimpin langsung Gubernur Riau Terpilih, Drs H Syamsuar MSI pada Rabu (10/10/2018). Deklarasi tersebut dihadiri 10 kepala se-Riau dan siap untuk memenangkan Jokowi di Bumi Lancang Kuning.

Adapun para kepala daerah yang hadir di antaranya, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus ST MT (Partai Demokrat), Bupati Kampar, Azis Zainal (PPP), Bupati Kuansing Mursini, Bupati Meranti, Irwan Nasir (Ketua PAN Riau), Wali Kota Dumai Zulkifli AS (Nasdem), Bupati Inhil M Wardan dan Bupati Bengkalis Amril Mukminin dari partai Golkar.

Selanjutnya, Bupati Rokan Hilir Suyatno (PDI Perjuangan) dan Bupati Pelalawan HM Harris. Sementara dua Bupati lainnya yang tak hadir yakni Bupati Rokan Hulu Sukiman (Ketua DPC Gerindra), Bupati Inhu, Yopi Ariyanto.***

Sumber : detik.com