DPRD dan Asisten II Bidang Perekonomian Gembleng Pengelola SBPU

Harga bensin dan solar mencapai Rp 10 sampai Rp 9 ribu perliter. Guna mengetahui dimana kendala serta kondisi terakhir SPBU Bagansiapiapi, Komisi B DPRD Rohil memanggil seluruh Direksi BUMD dan Kabag Ekonomi Setda Rohil serta Disperindag Rohil pada hari Rabu (20/5/2015), pertemuan pun diadakan diruang rapat lantai tiga, DPRD Rohil.

Bagansiapiapi, OKETIMES.com - Akibat belum beroprasinya SPBU di KM 4, jalan Kecamatan, Bagansiapiapi hingga kini, membuat ke khawatir masyarakat Bagansiapiapi, terutama para nelayan yang tidak bisa melaut dan buruh angkutan yang tak bisa beroprasi, dikarena langkahnya BBM jenis bensin dan solar.

Harga bensin dan solar mencapai Rp 10 sampai Rp 9 ribu perliter. Guna mengetahui dimana kendala serta kondisi terakhir SPBU Bagansiapiapi, Komisi B DPRD Rohil memanggil seluruh Direksi BUMD dan Kabag Ekonomi Setda Rohil serta Disperindag Rohil pada hari Rabu (20/5/2015), pertemuan pun diadakan diruang rapat lantai tiga, DPRD Rohil.

Kabag Ekonomi, Acil Rustrianto saat dihadapan Komisi B dan jajaran terkait di SPBU menyebutkan, sejak tutupnya SPBU, nelayan dan buruh angkut seperti becak dan ojek, mengeluhkan tidak bisa maksimal dalam mencari nafkah. Dengan kejadian ini sangat jelas merugikan masyarakat. Jadi, pabila tidak ditanggapi dengan serius, akan menyebabkan inflasi terhadap ekonomi masyarakat.

" Kita sudah meminta Pertamina Dumai agar SPBU cepat beroperasi kembali, sedangkan prihal 13 rekomendasi yang harus kami penuhi, semuanya sudah dipenuhi dan sudah kita perbaiki. Eh.. malah ditambah dengan rekomendasi baru dari Pertamina Pekanbaru," papar Acil.

Lanjutnya, permintaan dari pihak Pertamina Pekanbaru meminta agar SPBU untuk memperbaiki Health Safety & Environmental (HSE). Berdasarkan hal itu kita juga meminta agar SPBU secepatnya mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Pertamina, apalagi Pertamina meminta perbaikan secara menyeluruh.

Sementara, Direksi BUMD Sarana Pembangunan, Syahrin Yunan menjelaskan, sejak berdiri tahun 2005, SPBU hanya sekali menyetor deviden. Para pengurus Direksi menyadari, banyak masyarakat bergantung hidup dengan keberadaan SPBU Bagansiapiapi.

" Karena itu mereka (Pihak SPBU Bagansiapiapi,red) tidak bisa melarang masyarakat membeli minyak menggunakan derigen, kami sudah bicarakan akan permasalahan itu kepihak Pertamina dan pihak Pertamina pun tidak keberatan," beber Syahrin.

Ditambah Syahrin, kalau satu SPBU di Bagansiapiapi tidaklah cukup, menurutnya masih perlu dibangun SPBU yang baru, agar kebutuhan masyarakat terlayani dan SPBU Bagansiapiapi bisa beroprasi sesuai jam ketentuan buka.
" Apalagi membeli minyak ke Pertamina tidak bisa ngutang, terpaksa kita berikan jatah tiap warga sebanyak 2 derigen," paparnya.

Bukan itu saja, sambung syahrin. Warga yang mengambil minyak ke SPBU kita berasal dari Sinaboi, Bangko, Pekaitan, Kubu dan Batu Hampar. Makanya berapaun minyak masuk SPBU kita cepat habis.

Masih disambung direksi BUMD yang lain, Burhanudi beralasan, minyak yang dibeli dari Pertamina sering mengalami penyusutan. Dan penyusutan minyak rata-rata pertankinya 1 persen, kalau tidak ada penyusutan maka SPBU akan untung dan SPBU bisa menyetor deviden ke Pemda.

Disambut Ketua Komisi B Hendra ST didampingi Wakil Ketua Komisi B, Habib Nur dan anggota Hj Jumiati. " Jadi bagaimana SPBU untuk menutup cost jika tak memperoleh keuntungan," tanya Komisi B kembali.

Namun disaat menjawab, pihak Direksi tidak bisa menerangkan sebab tidak ditunjang dengan neraca laporan keuangan SPBU, seolah-olah terkesan berbelit-belit, membuat kegalauan anggota komisi B karena tidak menemukan jawaban yang pasti dan memuaskan.

Ketua Komisi B, Hendra menegaskan kembali. Jika SPBU mempunyai managemen yang baik, maka semuanya sudah terperinci dan saat menjelaskan pada pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan hasil yang memuaskan.

" Sebab kita lalukan hering kali ini atas nama masyarakat yang sangat mengeluhkan kejadian ini. Sebab masyarakat jelas sangat dirugikan, karena perekonomian masyarakat umumnya sekitaran Bagansiapiapi bergantung pada BBM di SPBU Bagansiapiapi," ujarnya.

Komisi B dan Kabag Ekonomi Setdakab Rohil menegaskan kepada pihak pengelola SPBU, agar kedepannya memberikan neraca laporan yang sama kepada pihaknya. Sehingga kinerja manegemen SPBU dapat diketahui secara terperinci oleh pihak DPRD dan Pemda Rohil, baik itu keuntungan dan kerugian yang dialami," tutup Hendra ST, Ketua Komisi B.(ram)