Wapres Jusuf Kalla Pelajari Keinginan Pelalawan Kelola Blok Kampar

Wapres Jusuf Kalla Pelajari Keinginan Pelalawan Kelola Blok Kampar.

JAKARTA, OKETIMES.com - Bupati Pelalawan HM Harris bersama Ketua DPRD Nasaruddin SH,MH, Ketua Komisi II DPRD Habibi Hapri SH, Asisten II Setdakab Drs Atmonadi MM, Kabag Ekonomi & SDA Devitson SH MH, Dirut BUMD Tuah Sekata Sanusi Herianto SE,Ak, dan Juru Bicara Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK) T Zulmizan F Assagaff SE,M.Si,Ak diterima audiensi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu (6/5).

Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi beserta beberapa staf menyambut baik agenda aspirasi pengelolaan Blok Kampar (Central Sumatera Block) oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Juru Bicara FMPMBK, T Zulmizan, pertemuan berlangsung hangat dan akrab. Bupati Harris menyampaikan alasan-alasan mengapa daerah begitu besar keinginannya untuk mengelola Blok Kampar.

Pertama, karena sangat minimnya kontribusi dari PT Medco E&P selaku kontraktor pengelola selama ini terhadap kepentingan daerah. Kontrak kepada PT Medco sendiri sudah berakhir pada 27 November 2013 dan sampai saat ini sudah mengalami 3 kali perpanjangan.

Kedua, pada akhir tahun 2014 Kementerian ESDM RI menyatakan di media massa bahwa akan menyerahkan pengelolaan Blok Kampar kepada PT Pertamina dengan keharusan melibatkan BUMD. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut kerjasama Pertamina dengan BUMD tersebut;

Ketiga, pada kenyataannya diberbagai daerah ternyata Pertamina banyak juga melakukan KSO (kerja sama operasi) dengan pihak lain;

Keempat, karena itu Pelalawan berharap Blok Kampar yang produksinya relatif kecil ini diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan Pertamina sebaiknya fokus mengelola blok-blok besar seperti Blok Mahakam, Blok Cepu, Blok Marsela dan lain-lain. 

Kelima, Pemda Pelalawan telah menyiapkan BUMD khusus untuk pengelolaan Blok Kampar yang didukung oleh kemampuan financial, manajemen profesional, teknologi tinggi dan SDM yang memadai.

Sementara itu, sambung Zulmizan, kepada Wapres JK, Ketua DPRD Nasaruddin memberikan garansi, "Tolong BUMD kami diberi kesempatan dan kepercayaan, Pak. Jika dalam waktu 5 tahun ternyata kinerjanya jelek dan produksi menurun, silahkan cabut kontraknya," tegas Zulmizan.

Menurutnya, Pemerintah khawatir jika diserahkan kepada daerah produksi akan turun seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah lainya. Itu karena kurangnya profesionalisme dan sumberdaya dari APBD sehingga sulit untuk pengembangan investasi, ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, lanjut Zulmizan, Wapres JK menyatakan akan mempelajarinya secara baik dan akan mendiskusikannya dengan kementerian terkait. Beliau mengingatkan supaya daerah juga selektif dan hati-hati dalam memilih mitra investor. Beberapa kejadian di daerah lain menjadi contohnya. Karena itu daerah mesti menilai secara cermat kredibilitas, bonafiditas dan rekam jejak (track record) calon investor yang digandeng.

Masih menurut Zulmizan masyarakat menyambut baik pertemuan dengan Wapres JK ini. Karena ini sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat Pelalawan, kelompok mahasiswa dan pemuda yang selama ini aktif melakukan aksi massa menentang Blok Kampar ini.

Kami menghimbau supaya masyarakat tenang dan turut berdo`a semoga aspirasi kita akan dikabulkan oleh Pemerintah Pusat.

"Tadi pak Wapres menyatakan akan mempelajari secara baik aspirasi kita bersama pihak-pihak terkait. Dan setelah mempelajarinya, insya Allah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan dimana Pak Wapres akan memberikan tanggapan, solusi dan konklusinya," tutupnya. (zul)