Roni Amril Bilang Marak Proyek RLH Pemko Salah Kaprah

Ilustrasi

Pekanbaru, OKETIMES.com - Program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang dijalankan Pemerintah Kot (Pemko) banyak ditemukan bermasalah. Hal ini tidak dapat dipungkiri, pasalnya program RLH yang dijalankan dianggap salah kaprah tanpa melalui kajian yang jelas.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel SH pada Wartawan Rabu (22/4/15). Ia menuding banyaknya masalah yang terjadi dalam program RLH kuat ada dugaan, bahwa program yang dijalankan tanpa ada aturan.

"Semestinya dilakukan pendataan dulu, setelah itu baru dianggarkan. Buktinya yang dilakukan setelah dianggarkan di APBD, baru dilakukan proses pendataan dan inventarisir warga yang akan mendapatkannya. Inilah yang menjadi polemik," kata Roni.

Seharusnya program RLH ini sebelum berjalan, dikatakan Roni dikaji terlebih dahulu, kemudian didata dan inventarisir, baru dianggarkan di APBD. "Yang terjadi saat ini RLH dituding tidak tepat sasaran dan timbul permasalahan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi jika kajian semacam itu tidak dilakukan," saran Roni.

Diketahui jumlah RLH yang akan dibangun tahun 2015 ini sebanyak 250 unit. Satu unit rumah dianggarkan Rp 50 juta, tipenya 36. Kadis Pemukiman dan Cipta Karya Pekanbaru Dadang Eko Purwanto sebelumnya mengatakan, jumlah anggaran untuk satu anggaran tahun ini Rp 50 juta, memang lebih besar dari tahun 2014 lalu, yakni hanya Rp 40 juta.

Naiknya pagu anggaran tersebut disebabkan beberapa faktor. Satu di antaranya karena naiknya harga bahan bangunan saat ini. Karena sudah berjalannya program tersebut.

"Kita berharap, program ini agar benar-benar dijalankan sesuai aturan yang ada. Tidak ada istilah salah sasaran atau permainan apapun. Selain itu, persyaratannya kalau bisa ditoleransi, seperti kepemilikan tanah tidak harus sertifikat, tapi SKGR sudah cukup," jelas Roni.

Sesuai data yang dihimpun, Kecamatan sudah mengusulkan RLH, yang diprogramkan Pemko Pekanbaru tahun 2015 ini. Seperti halnya Kecamatan Tampan mengusulan 23 unit, Kecamatan Lima Puluh 18 unit dan beberapa kecamatan lainnya.

"Dari 250 unit yang disiapkan Pemko, Dewan berharap, semua kecamatan (12 kecamatan) harus dapat jatah," harap Roni. (nue)