Mahalnya Biaya Sambungan Lisdes Diduga Permainan Aparat

TANJUNGMEDAN, OKETIMES.com- Terkait harga pemasangan listrik desa (Lisdes) yang melambung tinggi, telah mencederai program Pemkab Rokan Hilir seperti yang terjadi di Desa Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan. Aparatur desa diduga terlibat dalam menentukan harga yang sangat membebani masyarakat konsumen.

Informasi yang berhasil dirangkum di lapangan Selasa (24/2) dari sumber yang enggan disebut identitasnya ini mengatakan bahwa yang sangat berperan menentukan harga meteran 1.300 Kwh sebesar Rp 4,2 juta lebih dan yang 900 Kwh sebesar Rp 3,6 juta lebih adalah aparatur desa bukan ketetapan harga pemerintah.

"Yang menentukan harga pemasangan Lisdes itu adalah, Kadesnya, Kadus, RW, hingga RT. Kejadian yang sama terjadi di Daerah Boltrem, Desa Bagan Sinembah Barat yang dulunya masih menjadi Kecamatan Bagan Sinembah, dan itu sama persis terjadi di Sei Meranti itu bang," katanya kepada wartawan.

Menurutnya lagi, pihak PLN Rayon Bagan Batu secara sembunyi-sembunyi diduga turut terlibat. Disamping tidak ada ketegasan, PLN Rayon Bagan Batu terindikasi memanfaatkan drama peungli tersebut sehingga membebankan masyarakat konsumen.

"Mereka mengambil fee sebesar Rp 350 ribu beserta uang meteran atau Biaya Penyambungan (BP) sebesar Rp1,2 juta lebih dari kontraktor asal Dumai untuk setiap pemasangan meteran, artinya disamping melegalkan, mereka juga pemeran utama," ujarnya.

Beberapa alasan yang mereka kemukakan sebab mahalnya biaya penyambungan antara lain adanya biaya penumbangan pokok sawit yang dianggap menjadi penghalang berdirinya Lisdes disana.

"Padahal itu semuanya tidak ada, karena Lisdes itu adalah program pemerintah yang disusun pada anggaran 2014 lalu, maka untuk biaya operasionalnya semua sudah ditanggung Pemkab Rohil, termasuk ganti rugi yang sudah dianggarkan di APBD Pemkab Rohil," paparnya.

Saat ini dirinya beserta masyarakat meminta pemerintah dapat menindak lanjuti aksi pemerasan ini. Sebab menurutnya aparatur Desa terkait sudah melakukan pembodohan serta pembohongan publik, merampok uang rakyat dengan menunggangi program Lisdes.

"Kita berharap sekali Pemkab Rohil dan para penegak hukum turun tangan mengusut dan menghentikan aksi pungli ini, masyarakat sudah banyak mengeluh akibat mahalnya harga yang ditentukan oleh pihak terkait. Program Lisdes adalah program mulia sepatutnya tidak ada pungli disana! Copot juga Camatnya yang diduga diam-diam menunggu setoran bersih, setelah itu cuci tangan," sebutnya lugas.(ram)