Pekanbaru, OKETIMES.com - Pasca dilantik oleh Plt Gubernur Riau pada Senin (23/2) pagi di gedung Daerah, mantan Kabid Kerja Sama Pengelola Perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Said Nurjaya mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Balai Diklat Riau. Kedatangan Said Nurjaya ke kantor Yang dipimpin oleh M Guntur ini untuk meminta penjelasan terkait jabatannya dari eselon III yang turun menjadi eselon IV di lingkungan Pemprov Riau itu.

"Sampai sekarang belum lagi ketemu Guntur tu. Saya cuma minta penjelasan, ya jelaskan kenapa sampai begitu. Bukannya lari seperti ini," kata Said Nurjaya dengan nada suara tinggi.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Gepeng itu juga menendang pintu di ruang kerja M Guntur, Said yang memang dikenal temperamental ini dengan nada tinggi memaki-maki Guntur yang dianggap sengaja menjatuhkannya dengan menurunkan jabatan eselonnya.

"Memang ada yang bilang katanya itu cuma salah ketik. Tapi tak mungkin, bagaimana bisa pejabat eselon III menjadi IV. Bagaimana bisa," tuturnya kembali dengan nada emosi.

Sebelum mendatangi ruangan Guntur, Said juga mendatangi ruangan Sekdaprov Riau Zaini Ismail di Kantor Gubernur. Di sana, Said juga meradang dan lagi-lagi tidak menemui Sekda yang kala itu memang tidak berada di ruangannya.

Namun tidak lama, Said ditelpon oleh Ketua Pemuda Pancasila (PP) Riau Anto Rachman. "Tadi saya ditelpon, Sebaiknya tanya dulu Guntur baik-baik. Mungkin ada kesalahan atau bagaimana," tirunya.

Sebelumnya Guntur menyatakan, karena banyaknya pejabat yang dilantik hari ini, hingga mencapai 1.052 orang, sangat mungkin terjadi kekhilafan termasuk adanya pejabat non job, meski Mendagri sendiri tidak membenarkannya.

"Kita upayakan, mungkin kalau pun ada karena human error. Karena kita sudah ditekankan sama Mendagri bahwa tidak boleh ada non job," tutupnya.

Sesuai informasi di lapangan, ada sekitar 36 pejabat eselon III dan IV yang posisi awalnya ditempati orang baru namun yang bersangkutan itu tidak mendapatkan jabatan. Hingga berita ini diturunkan, wartawan belum mendapatkan data tersebut karena pihak BKD dan Balai Pelatihan Provinsi Riau tidak berada ditempat.

Sementara itu, Kepala BKD dan Balai Pelatihan Riau, M Guntur menyebutkan ini bisa saja terjadi human error mengingat ribuan nama yang SKnya harus dibuat. Kalau memang ada nama yang tidak tersebutkan maka pihaknya berjanji akan mengevaluasinya.

"Kalau berdasarkan aturannya, saat ini tidak boleh lagi yang namanya non job. Tapi kalau ada yang tidak disebutkan silahkan saja datang ke kantor, nanti akan kita evaluasi," ujarnya. (dea)