Bupati Siak Minta Perhatian Khusus Pusat Dalam Pengelolaan Irigasi

Bupati Siak bersama SKPD sedang rapat di Jakarta

JAKARTA, oketimes.com- Untuk meningkatkan pengelolaan irigasi pengairan, terutama output yang ingin dicapai dalam hal meningkatkan hasil produksi pangan menuju ketahanan pangan di Kabupaten Siak, Bupati Siak Drs H Syamsuar, M.Si meminta perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kementrian PU RI dalam meningkatkan fungsi infrastruktur jaringan pengairan untuk segera dilakukan rehabilitasi.

Demikian disampaikan Bupati Siak, saat bertemu langsung dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU RI, Ir Mudjiadi M.Sc, serta Direktur Bina Program Widianto di gedung Direktorat SDA, Kementrian PU, Selasa (16/12/).

Bupati Siak mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk dapat melakukan rehabilitasi fungsi pengairan. Karena bagaimanapun DIR Siak Kiri ini awalnya dibangun oleh dana APBN melalui program ISDP.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Siak secara khusus menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan di kabupaten Siak. Persoalan infrastruktur ini difokuskan pada irigasi di kawasan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Siak Kiri Paket B,C,D. DIR Siak Kiri ini masih mengalami fase kekeringan dikarenakan lahan yang bergantung pada aliran sungai Siak.

Semen Tara, pasang tertinggi tidak dapat mengairi aliran persawahan. Beberapa solusi yang dilakukan pemerintah daerah masih memerlukan perhatian dan kerjasama pemerintah pusat.

Akibatnya produksi menurun, bahkan luas tanam juga masih rendah. Syamsuar mengakui minat petani untuk menanam padi semakin menurun dan timbulnya persoalan alih fungsi lahan. "Jika irigasi bagus, maka kita bisa tingkatkan produksi, misalnya dari IP 200, jadi IP 300. Begitu juga dengan luas areal tanam kita," kata Bupati.

CHal itu kata Syamsuar sudah jadi komitmen Pemkab Siak dengan petani jika bisa meningkatkan sistem irigasi yang ada. Pengelolaan ini diharapkan dapat dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus yang merupakan perimbangan pembangunan antara pusat dan daerah.

"Namun demikian upaya ini masih terganjal dengan kebijakan fiscal, mengingat kemampuan APBD Siak yang cukup tinggi, "meskipun demikian, tetapi APBD kita juga dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan lainnya. Maka kita harapkan hal ini dapat dibangun oleh pemerintah pusat," ujar Syamsuar memaparkan.

Dirjen Sumber Daya Air Ir Mudjiadi M.Sc saat bertemu Bupati Siak mengungkapkan dukungannya terhadap program yang diajukan dan secara langsung akan menggesa pembangunan yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Sementara itu Direktur Bina Program Widianto, Kementrian PU RI juga mengatakan bahwa DIR Siak kiri sudah masuk dalam program regular Kementrian PU. "Siak kiri sudah masuk pada kegiatan reguler kita, dan dengan adanya usulan ini bisa kita tambahkan melalui APBNP," kata Widianto.

Kabupaten Siak adalah salah satu sentra produksi pangan di provinsi Riau yang memiliki luas lahan potensial mencapai 16.798 Ha, sementara luas fungsional mencapai 12.541 Ha dan luas tanam 6.201 Ha. Dari luas tersebut, 5.476 Ha diantaranya merupakan luas fungsional yang ada di kecamatan Bungaraya, atau yang dikenal dengan Daerah Irigasi Rawa Siak Kiri Paket B,C,D.

Sementara luas tanam di kecmatan itu sendiri hanya berkisar 3.341 Ha dengan luas panen pada tahun 2013 sekitar 3.050 Ha. Catatan penting kata Bupati adalah luas tanam dan luas panen padi petani yang masih jauh dari luas fungsional. Ini juga dikarenakan fungsi infrastruktur yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan.

Sementara untuk menangkal alih fungsi lahan, Pemkab Siak sendiri telah menerbitkan Perda Lahan Pangan, yakni Perda No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Beberapa catatan penting lainnya yang disampaikan Bupati Siak adalah menyampaikan usulan anggaran untuk kebutuhan pengembangan dan pengelolaan kebutuhan air baku di kabupaten Siak.

"Saat ini masih ada 4 kecamatan di kabupaten Siak yang belum memiliki infrastruktur, yakni Sabak Auh, Pusako, Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan," tutup Bupati.(Humas/Adi)