JMGR Sampaikan Permohonan Masyarakat Pulau Padang pada Jokowi

Presiden RI, Joko Widodo didampingi Plt Gubri dan Bupati Kep Meranti saat berdialog dengan masyarakat dalam kunjungannya di Sungai Tohor, Kab Kepulauan Meranti.

Dari Kunjungan Presiden RI di Meranti
SUNGAI TOHOR, oketimes.com- Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) dan masyarakat Pulau Padang mengambil peluang untuk menyampaikan aspirasi serta permohonan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disela sela dialog terbuka bersama masyarakat Kepulauan Meranti di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kamis (27/11).

Peluang tersebut diambil oleh masyarakat guna menyampaikan secara langsung harapan mereka terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK/HTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang beroperasi di Pulau Padang. Diamana sampai saat ini, harapan masyarakat untuk mengeluarkan wilayah Desa Bagan Melibur serta areal yang tidak layak kelola dari areal kerja PT. RAPP.

Harapan masyarakat Pulau Padang diserahkan Sekretaris Jendral (Sekjen) JMGR, Isnadi Esman, S.Pd kepada Presiden ke 7 Indonesia itu melalui Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam kegiatan blusukan Presiden di Meranti.

"Dalam surat yang telah kita rangkum berisikan sebanyak 32 lembar tersebut adalah merupakan harapan seluruh masyarakat Pulau Padang guna memberikan penyelesaian terbaik terhadap persoalan areal kerja PT RAPP di Pulau Padang yang masih berkonflik hingga saat ini," ujar Isnadi Esman, Kamis (27/11).

Masyarkat berharap agar wilayah Desa Bagan Melibur serta areal yang tidak layak kelola di Pulau Padang dapat dienclave dari konsesi PT RAPP, sehingga masyarakat bisa nyaman dan tidak ada lagi konflik berkepanjangan, tutur Isnadi.

"Kita ingin konflik ini selesai, dimana konsesi areal kerja PT RAPP dinilai masih ada kerancuan dari SK 180/Menhut-II/2013. Menindak lanjuti hal tersebut
lah kita mencoba peluang ini untuk bertemu langsung kepada Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyerahkan langsung berkas permohonan masyarakat Pulau Padang terseebut, jelasnya.

Melalui surat ini, tambahnya, kita berharap dapat ditindak lanjuti oleh Menteri dan kerja nyata untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Pulau Padang saat ini, mudah-mudahan dapat segera terselesaikan.

"Kita berharap Izin HTI yang ada di Provinsi Riau khususnya di areal Gambut dapat ditinjau kembali. persoalan HTI di Pulau Padang hanya sebagian dari sekian banyak persoalan terkait perizinan HTI yang bermasalah," tandas Isnadi.(rls/ies)