Klarifikasi Pemberitaan, Dandim 0505 Jakarta Timur Kunjungi Sekretariat Nasional PPWI

Dandim 0505 Jakarta Timur, Kolonel TNI Infanteri Nelson Paido Makmur Marpaung bersama Ketum PPWI Wilson Lalengke dalam kunjungan silaturahminya ke Seknas PPWI di Jakarta.(Foto: PPWI)

JAKARTA - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0505 Jakarta Timur, Kolonel TNI Infanteri Nelson Paido Makmur Marpaung, melakukan kunjungan silahturahmi ke Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di bilangan Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah langkah penting untuk menjalin komunikasi sekaligus memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang sehari sebelumnya dirilis oleh Sekretariat Nasional PPWI.

Kedatangan Kolonel Nelson Marpaung disambut hangat oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, bersama sejumlah wartawan yang kebetulan sedang berada di sekretariat. Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban, dengan dialog yang terbuka dan konstruktif. Diskusi awal menyinggung peran masing-masing pihak - TNI dan media - dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.

“Media dan TNI sama-sama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas bangsa,” ujar Wilson Lalengke membuka percakapan dan menambahkan, “Kami di PPWI percaya bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman.”

Topik utama pertemuan segera mengarah pada pemberitaan yang menyebut nama Nelson Marpaung terkait dugaan keterlibatannya sebagai ‘backing’ perusahaan perusak hutan, Surya Dumai Group. Dugaan tersebut muncul setelah Nelson, yang pernah menjabat sebagai Dandim 1602/Ende di Nusa Tenggara Timur, bertemu dengan Ketua Petir DKI Jakarta, Jesayas Sihombing. Dalam pertemuan yang berlangsung di sebuah café tahun 2024 lalu itu, Nelson disebut meminta Jesayas agar tidak melakukan aksi demonstrasi yang direncanakan esok harinya.

Menanggapi isu tersebut, Nelson Marpaung dengan tegas membantah. “Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Pertemuan saya dengan Saudara Jesayas bukanlah untuk membatalkan aksi demo, melainkan untuk mengingatkan agar aksi tersebut berjalan damai,” jelasnya.

Dandim juga menjelaskan bahwa penugasannya saat itu adalah sebagai anggota Pasintel Kodam Jaya yang salah satu tugas utamanya adalah memantau perkembangan sosial kemasyarakatan di Ibukota dan melakukan upaya-upaya agar Jakarta tetap dalam keadaan aman, tertib dan kondusif. “Sebagai Pasintel Kodam Jaya, tugas saya adalah menjaga kondusifitas Ibukota. Saya tidak ingin ada kericuhan, anarkisme, atau hal-hal yang merugikan masyarakat.”

Lebih lanjut, Nelson menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perusahaan Surya Dumai Group atau perusahaan manapun, apalagi menjadi backing mereka. “Saya tidak kenal, tidak terhubung, dan tidak punya kepentingan dengan perusahaan itu. Kehadiran saya dalam pertemuan murni karena tugas negara, bukan karena permintaan pihak manapun,” tegasnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan apresiasi atas keterbukaan sang Dandim. “Kami berterima kasih atas kedatangan Kolonel Nelson dan penjelasan yang disampaikan. Klarifikasi ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam dugaan-dugaan yang belum tentu benar,” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Wilson Lalengke kemudian menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan klarifikasi ini sebagai bahan publikasi lanjutan. “PPWI berkewajiban menyampaikan informasi yang seimbang. Dengan adanya penjelasan langsung dari pihak yang diberitakan, masyarakat bisa menilai secara objektif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wilson Lalengke juga menyampaikan harapan agar TNI senantiasa berdiri bersama rakyat dalam menghadapi persoalan bangsa, khususnya terkait isu lingkungan. “Tugas negara yang diembankan kepada TNI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujarnya penuh semangat sambil menambahkan agar setiap anggota TNI mewujudkan tugas itu dengan bergandengan tangan bersama rakyat, baik dengan wartawan, ormas, maupun dengan LSM dan komponen bangsa lainnya, menyelamatkan hutan dari penjarahan para perusak lingkungan dan perampok uang rakyat.

Tokoh pers nasional itu menekankan bahwa peran TNI tidak hanya sebatas menjaga keamanan fisik, tetapi juga ikut serta dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. “Ketika TNI berdiri bersama masyarakat, maka kekuatan moral dan sosial bangsa akan semakin kokoh,” tambahnya.

Pertemuan antara Nelson Marpaung dan Ketum PPWI menjadi contoh bagaimana komunikasi yang terbuka dapat meredakan ketegangan. Nelson sendiri mengakui pentingnya dialog dengan media. “Saya menghargai peran wartawan dan organisasi seperti PPWI. Media adalah mitra strategis dalam menjaga demokrasi. Klarifikasi ini saya lakukan agar tidak ada kesalahpahaman yang bisa merusak kepercayaan publik,” jelas Dandim 0505/Jakarta Timur itu.

Wilson Lalengke pun menegaskan kembali komitmen PPWI untuk menjaga integritas pemberitaan. “Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang tidak lengkap. Dengan adanya klarifikasi ini, kami berharap masyarakat bisa melihat gambaran yang lebih jelas atas permasalah yang muncul di pemberitaan,” katanya.

Kunjungan silahturahmi Dandim Nelson Marpaung ke Sekretariat PPWI pada 31 Januari 2026 menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara TNI dan media. Klarifikasi yang disampaikan menegaskan bahwa tugas seorang prajurit adalah menjaga ketertiban dan keamanan, bukan membela kepentingan perusahaan tertentu.

Sementara itu, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa perjuangan melawan perusakan lingkungan dan pengemplangan uang rakyat harus dilakukan bersama-sama. “Mari kita bergandengan tangan, TNI dan masyarakat, untuk menyelamatkan hutan dan menjaga masa depan bangsa,” pungkas aktivis HAM internasional ini.

Pertemuan ini menutup ruang bagi kesalahpahaman sekaligus membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat antara aparat negara dan masyarakat sipil. Dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, demokrasi Indonesia akan semakin kuat, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun media dapat terus terjaga. (TIM/Red)