Home / Peristiwa / Desak Cabut UU KPK, Mahasiswa Unjuk Rasa ke DPRD Riau

Desak Cabut UU KPK, Mahasiswa Unjuk Rasa ke DPRD Riau

Desak Cabut UU KPK, Mahasiswa Unjuk Rasa ke DPRD Riau
Ist
Desak pemerintah untuk segera mencabut RUU KPK, ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) datangi DPRD Riau, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait reformasi, Selasa (24/9/2019).

Pekanbaru, Oketimes.com - Desak pemerintah untuk segera mencabut UU KPK, ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) datangi DPRD Riau, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait reformasi, Selasa (24/9/2019).

Ratusan mahasiswa itu, datang dan memadati kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru sejak pukul 15.00 WIB, dan langsung berorasi di gerbang keluar gedung wakil rakyat.

"Hutan yang terbakar tetapi yang dipadamkan justru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Gubernur Fakultas Hukum Unri, Alfin dalam orasinya.

Selain itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat. Diantaranya, menuntut anggota DPRD Riau, untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut UU KPK, Permasyarakatan dan menolak RKUHP.

"Kami menuntut DPRD Riau, agar mendesak pemerintah pusat untuk menunda pengesahan RUU P-KS. Serta mengawasi dan menolak RUU yang tidak pro pertanian," sebut orator.

Selain reformasi, mahasiswa Unri juga menuntut agar DPRD Riau mendesak pemerintah mencabut izin Korporasi yang terlibat pembakaran lahan, dan mengontrol alih fungsi lahan berdasarkan optimalisasi lahan.

Hingga berita ini diturunkan, aksi unjukrasa mahasiswa Unri masih berlangsung, dan cukup kondusif. Semantar arus lalin di Jalan Jenderal Sudirman depan DPRD Riau dan Taman Budaya terlihat merayap.***


Reporter  : Richarde
Editor      : Cardova

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.