KPK Ingatkan Gubernur Riau Soal Penempatan Pejabat Pemprov

ILustrasi

Pekanbaru, oketimes.com - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), meminta Gubernur Riau H Syamsuar segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pejabat dari kalangan independen. Hal itu dimaksudkan, agar pejabat yang dihasilkan lebih objektif, bukan karena suka tak suka.

"Silahkan bentuk Pansel indepeden. Kita Harap semuanya objektif, bukan atas dasar suka tak suka," kata Abdul Haris, Koordinator Wilayah II KPK pada awak media Rabu 31 Juli 2019.

Menurutnya, jika Pansel independen itu dibentuk, setidaknya perlu seleksi terbuka. Sehingga integritas dan professional pejabat yang terpilih, dapat melahirkan penunjang kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ke depan.

Tak sampai disitu, Abdul Haris juga menerangkan selain dilakukan lelang terbuka, pejabat yang akan ditunjuk nantinya harus ada kontrak kerja tahunan. Harus ada target yang dicapai. Dengan begitu, rencana kerja strategis lima tahunan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, bisa dijabarkan dalam bentuk rencana strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sedangkan terkait dengan rotasi, mutasi pegawai kita minta dilakukan kelangan terbuka. Tidak ada istilah titipan. Dengan lelang itukan kita bisa mengetahui integritas dan profesionalis," ulas Haris.

Lebih jauh, Haris juka mengatakan jika pejabat yang akan diberi amanah bukanlah orang yang tepat, dikhawatirkan akan menjadi beban nantinya. Terlebih jabatan yang didapat karena ada 'seauatu hal'.

"Kenapa, kalau orang yang ditunjuk bukan orang yang tepat, nanti akan menjadi beban. Karena namanya sesuatu itu tak gratisnya, pasti ada pamrih," tukas Haris.

Sebagai penutup, Koordinator Wilayah II KPK itu juga mengingatkan peristiwa ada tiga Gubernur Riau yang tersandung kasus korupsi yang sudah menjalani hukuman oleh KPK.

"Jangan sampai ada lagi kepala daerah berikutnya yang menyusul. Cukup sudah tiga kali, itu saja," pungkas Haris mengingatkan.***

Reporter   : Richarde
Editor       : Cardova