Home / Politik / DKPP Putuskan Ketua KPU Kuansing Dicopot dari Jabatan

Soal Aduan Suhardiman Amby ke DKPP

DKPP Putuskan Ketua KPU Kuansing Dicopot dari Jabatan

Empat Komisioner Lainnya Ditetapkan Langgar Kode Etik

DKPP Putuskan Ketua KPU Kuansing Dicopot dari Jabatan
Bawaslu Riau For oketimes.com
Ketua DKPP DR Muhammad bersama dua anggota Ida Budhiati dan Teguh Prasetyo saat membacakan putusan sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan Komisioner KPU Kuantan Singingi, lantaran diduga telah membatalkan secara sepihak DPT yang telah ditetapkan dalam rapat pleno 2 April 2019 lalu di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.

Jakarta, oketimes.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, akhirnya memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Ahdanan dan Empat anggota yang dinilai melanggar kode etik. Ahdanan dijatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatannya tersebut diatas.

Dilansir dari lamanriau.com, Putusan tersebut dibacakan Ketua DKPP DR Muhammad bersama dua anggota Ida Budhiati dan Teguh Prasetyo dalam sidang yang digelar di kantor DKPP, Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.

"Memutuskan, menjatuhkan peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan terhadap teradu I, Ahdanan, selaku Ketua merangkap anggota KPU Kuantan Singingi," kata Muhammad saat membacakan putusan yang dihadiri para teradu dan pengadu atau pemohon.

Dalam putusan itu, selain Ahdanan, DKPP juga menjatuhkan sanksi kepada empat Komisioner KPU Kuantan Singingi lainnya, yakni Wigati Iswandhiari, Yenni Gusneli, Irwan Yuhendi, dan Wawan Ardi selaku Teradu II, III, IV dan V.

Untuk Teradu II Wigati Iswandari, DKPP hanya memberikan peringatan, teradu III, IV dan V, mendapat peringatan keras, karena dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional.

Kelima teradu tersebut, disidangkan berdasarkan pengaduan Pengadu Suhardiman Amby, selaku Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Hanura Provinsi Riau. Dalam pokok perkara 107-PKE-DKPP/IV/2019, Suhardiman melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua dan Komisioner KPU Kuantan Singingi, lantaran diduga telah membatalkan secara sepihak DPT yang telah ditetapkan dalam rapat pleno 2 April 2019.

Suhardiman juga meminta DKPP untuk memeriksa para Teradu, karena tidak cermat dalam pengesetan logistik, yang mengakibatkan kehilangan dan kekurangan surat suara berimbas dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Disamping itu, para teradu juga telah melakukan kesalahan prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan. Para Teradu memerintahkan PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan cara membuka kotak suara Presiden (PPWP) untuk setiap TPS yang berisi formulir model C1 PPWP, C1 DPR RI, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi dan C1 DPRD Kabupaten/Kota.

Namun yang dibacakan hanya Formulir model C1 PPWP, kemudian dilanjutkan dengan TPS lain sampai habis seluruh TPS dalam wilayah kecamatan tersebut.

"Pengadu juga menyesalkan sikap Teradu V, Wawan Ardi yang tertidur saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten sedang berlangsung," kata Teguh Prasetyo yang bergantian membacakan keputusan.

Sementara Teradu III Yenni Gusnaeli memiliki hubungan kekerabatan dengan Pengurus Partai Golkar Joni Alpen.

Dalam poin akhir keputusan, DKPP RI memerintahkan KPU Provinsi Riau, untuk menjalankan putusan dan Bawaslu RI mengawasi putusan tersebut.

Menanggapi enam poin keputusan DKPP itu, Suhardiman Amby, selaku Pengadu mengaku kecewa. Meskipun dia, tetap menghormati putusan yang sudah dibacakan.

"Kami hormati keputusan DKPP ini, walau pun mengecewakan. Kami akan pertimbangkan untuk mengangkat kasus ini ke dugaan pelanggaran Pidananya," kata Suhardiman Amby menanggapi hasil sidang.

Anggota DPRD Riau yang masih aktif itu juga menyebutkan, pertimbangan yang akan diambilnya, bakal mengkaji apakah perkara yang sudah diputuskan DKPP tersebut masuk dalam ranah pidana umum.

"Kita akan kaji dulu, mudah-mudahan bisa dilarikan ke tindak pidana umum, tindakkan kriminal," pungkasnya.***


Source  : Lamariau.com/ Bawaslu Riau
Editor   : Cardova

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.