Home / Politik / Persiapan Pilkada 2020, Bawaslu Riau Kunker ke Kuansing

Persiapan Pilkada 2020, Bawaslu Riau Kunker ke Kuansing

Persiapan Pilkada 2020, Bawaslu Riau Kunker ke Kuansing
Bawaslu Riau For oketimes.com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Kunjungan kerja itu, dilakukan dalam bentuk pertemuan di kantor Bupati Kabupaten Kuansing ruang Multi Media, Taluk Kuantan, Senin 22 Juli 2019.

Taluk Kuantan, oketimes.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Kunjungan kerja itu, dilakukan dalam bentuk pertemuan di kantor Bupati Kabupaten Kuansing ruang Multi Media, Taluk Kuantan, Senin 22 Juli 2019.

Tampak Sekda Kabupaten Kuansing menyambut kedatangan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, bersama Anggota yang juga Koodinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu  Riau Hasan, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau, Anderson dan staff Bidang Perencanaan Anggaran Barito Silalahi.

Pada pertemuan itu, dilakukan membahas kesiapan Pemerintah Daerah dalam mempasilitasi pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut turut hadir, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuansing Mardius Adi Saputra beserta anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuansing.

Tidak hanya pihak Bawaslu dan Pemda Kabupaten Kuansing, Ketua KPU Kabupaten Kuansing Adnan beserta Komisioner lainnya juga ikut duduk bersama di ruangan.

Pertemuan dilakukan pukul 14.30 Wib sampai dengan 16.30 Wib, dengan pembahasan terkait anggaran yang diusulkan oleh pihak penyelenggara pemilu untuk Pilkada Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui, khusus di Provinsi Riau saja terdapat 9 Kabupaten/Kota yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Pihak KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 44 miliar, sedangkan Bawaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp 15 miliar.

Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemilihan umum (Pilkada) untuk Periode 2020 - 2025.
 
Pada pertemuan tersebut, Rusidi menjelaskan bahwa anggaran yang diusulkan Bawaslu terkait honor (gaji) pengawas Ad-hoc yakni Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

Selanjutnya Rusidi memaparkan, selain honor, anggaran tersebut sudah termasuk dalam anggaran Pokja, Sentra Gakumdu, serta anggaran persidangan-persidangan terkait masalah pemilu.

"Anggaran yang kami usulkan sudah termasuk didalamnya honor pengawas Kecamatan, Kelurahan/Desa, PTPS, Pokja, Gakumdu serta persidangan-persidangan yang terkait pemilu nanti." terang Rusidi.

Dr. Diyanto Mampanini Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing bersama Ir. H. Maisir dan jajarannya, merespon positif kunjungan itu dan meminta kepada pihak Bawaslu dan KPU untuk menyampaikan usulan tersebut, kepada Bupati Kabupaten Kuansing Drs. H. Mursini MSi dan ke Tim TAPD agar tidak terjadi timpang tindih anggaran antara APBN dan APBD.

Selain itu, Sekda Diyanto meminta kepada Bawaslu dan KPU untuk mengefisiensikan anggaran tersebut dikarenakan tahun 2020 banyak kegiatan pemerintah lainnya.

"Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua, untuk usulan anggaran ini akan saya sampaikan kepada bapak Bupati dan tim TAPD kami. Namun mengingat tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan dengan skala prioritas, kami mohon untuk mengefisiensikan anggaran tersebut," tuturnya.

Usai acara, Rusidi mengapresiasi sambutan dan pembahasan usulan anggaran ini. Kepada pihak Pemda Kabupaten Kuansing, ia berharap dapat memenuhi usulan tersebut.

Mardius Adi Saputra Ketua Bawaslu Kabupaten Kuansing menambahkan bahwa dalam mengusulkan anggaran tersebut, Bawaslu mengusulkan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan misi Bawaslu, mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, pungkasnya.***


Source  : Bawaslu Riau For oketimes.com
Editor   : Cardova 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.