Home / Internasional / Pejabat Senior Hongkong Sebut LAM Ogah Undur Diri Meski Ada Desakan Publik

Pejabat Senior Hongkong Sebut LAM Ogah Undur Diri Meski Ada Desakan Publik

Pejabat Senior Hongkong Sebut LAM Ogah Undur Diri Meski Ada Desakan Publik
(Reuters)
Aksi demonstran yang memprotes rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi pada Minggu 16 Juni 2019 kemarin untuk menuntut Lam mundur dari jabatannya.

Hongkong, Oketimes.com - Pemerintah China tidak mau membiarkan pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengundurkan diri, jika memang Lam berniat mundur di tengah desakan publik pada aksi demonstran yang memprotes rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi pada Minggu 16 Juni 2019 kemarin untuk menuntut Lam mundur dari jabatannya.

Dilansir dari laporan Reuters, Senin 17 Juni 2019, hal tersebut dituturkan seorang pejabat senior pemerintahan Hongkong yang dekat dengan Lam.

Bahwa pada Sabtu 15 Juni 2019 lalu, Lam menunda pembahasan RUU ekstradisi hingga batas waktu yang tak ditentukan. RUU itu banyak diprotes lantaran mengatur ekstradisi ke China dan dikhawatirkan akan melemahkan penegakan hukum di Hongkong.

Penundaan yang diputuskan Lam, tidak mampu membendung kemarahan publik yang kembali menggelar aksi protes besar-besaran pada Minggu 16 Juni waktu setempat. Dalam aksi itu, diklaim oleh penyelenggara diikuti 2 juta orang, para demonstran menyerukan agar Lam mengundurkan diri dari jabatannya.

Di tengah kemarahan yang memuncak terhadap Lam, menurut pejabat senior pemerintahan Hongkong dalam laporan Reuters, kecil kemungkinan Lam akan mundur.

"Itu tidak akan terjadi," ujar pejabat yang enggan disebut namanya mengingat sensitivitas isu ini. Pejabat ini diketahui terlibat dalam serangkaian rapat pemerintahan membahas krisis politik yang sedang berlangsung.

Gejolak politik di Hongkong, terjadi setelah bertahun-tahun warga setempat geram dengan apa yang dipandang sebagai meningkatnya campur tangan represif dari pemerintah China kendati Hongkong memegang teguh otonomi 'satu negara, dua sistem' setelah dikembalikan ke China oleh Inggris tahun 1997 lalu.

"Dia (Lam-red) ditunjuk oleh pemerintah pusat, jadi bagi dia untuk mengundurkan diri butuh diskusi level sangat tinggi dan pertimbangan dari level (China) daratan," kata pejabat senior itu.

Menurut pejabat tersebut, mundurnya Lam dari jabatan Chief Executive Hong Kong hanya akan memicu krisis baru bagi otoritas China. "Itu akan memicu lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya, di semua level," ucap pejabat senior Hong Kong tersebut.

Diketahui bahwa kini China sedang terlibat perang dagang sengit dengan AS, kemudian menghadapi aksi sepihak negara-negara Barat yang dipimpin AS terhadap Huawei raksasa telekomunikasi China dan menghadapi ketegangan tiada akhir di Laut China Selatan.

Sementara itu, soal keputusan Lam menunda penundaan pembahasan RUU ekstradisi, pejabat senior Hong Kong ini menyebut keputusan itu diambil atas izin China. Pejabat ini juga menyebut bahwa penundaan untuk batas waktu yang tak ditentukan itu, sama saja dengan secara efektif mencabutnya.

"Menangguhkannya sebenarnya berarti pencabutan ... itu akan menjadi bunuh diri politik jika menghidupkannya kembali," ucap pejabat senior Hong Kong merujuk pada RUU ekstradisi. Otoritas Hongkong belum secara resmi mengumumkan 'pencabutan' ini.***


Source     : Reuters/Detik
Editor       : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.