Raih WTP, Gubri Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Riau 2018 ke Dewan

Humas Pemprov Riau For Oketimes.com

Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi (kiri) didampingi Waguri Edy Natar Nasution, menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau T.A 2018 oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD Riau Dra Hj Septina Primawati Rusli (kanan) di ruang utama rapat DPRD Riau pada Kamis 13 Juni 2019.

Pekanbaru, Oketimes.com - Gubernur Riau Drs H Syamsuar sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Riau kepada Ketua DPRD Riau, Septina Primawati didampingi Wakil Ketua Kordias Pasaribu, Asri Auzar dan Sunaryo di ruang rapat dewan Kamis 13 Juni 2019.

Penyampaian Ranperda tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, Forkopimda Riau, Ketua Komisi, Fraksi dan 35 Anggota DPRD Riau, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Ahmad Hijazi, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.

Gubernur Riau Drs H Syamsuar dalam pidato pengantarnya menyampaikan, berbekal regulasi dan dukungan dewan, implementasi program atau kegiatan 2018, secara umum sudah dilakukan dengan baik dan mendapatkan Opini WTP dari BPK RI.

Selaras dengan itu lanjut gubri, untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintah yang baik berkelanjutan, maka apa yang sudah dilakukan dijadikan dasar untuk dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dimasa yang akan datang.

"Penyusunan berbagai program sudah dilakukan di APBD 2018 yang dialokasikan dalam upaya Pengentasan Kemiskinan, meningkatkan Kualitas SDM serta menyediakan infrastruktur yang memadai secara nyata telah dapat dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat di Bumi Lancang Kuning," ujar Syamsuar sembari menyampaikan apa yang sudah tercapai.

Pada kesempatan itu, Syamsuar juga menyampaikan kondisi keuangan 2018, dimana pendapatan daerah dengan target Rp 9,236 triliun lebih terdiri dari PAD Rp 3,963 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 5,269 triliun lebih dan dari pendapatan yang syah mencapai Rp2,975 miliar lebih, sehingga pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp 8,478 triliun lebih atau 91,79 persen.

Sedangkan untuk belanja Rp 10.326 triliun lebih lanjut gubri, dana untuk operasional Rp 6,588 triliun lebih atau 63,80 persen, belanja modal Rp 1,805 triliun lebih atau 17,49 persen, belanja tak terduga Rp 10 miliar lebih atau 0,1 persen, belanja transfer dialokasikan Rp 1,922 triliun lebih atau 18,62 persen.