Home / Pendidikan / Lagi, Ribuan Guru Sertifikasi Pekanbaru Unjuk Rasa di Kantor Walikota

Lagi, Ribuan Guru Sertifikasi Pekanbaru Unjuk Rasa di Kantor Walikota

Lagi, Ribuan Guru Sertifikasi Pekanbaru Unjuk Rasa di Kantor Walikota
Ist
Ribuan guru sertifikasi Pekanbaru, melakukan aksi demo untuk menuntut gaji TPP guru, kepada Walikota pasca pemko melakukan penghapusan gaji TPP di depan Kantor Walikota Pekanbaru sejak Rabu 20 hingga Kamis 21 Maret 2019.

Pekanbaru, Oketimes.com - Aksi para guru sertifikasi untuk menuntut Walikota Pekanbaru memberikan tunjangan penambah penghasilan (TPP) guru, kembali berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru, Kamis (21/3/19) pagi. Aksi tersebut terus digelar para guru hingga Wali Kota Pekanbaru menemui dan memberikan solusi pencabutan TPP mereka.

Defi Warman selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru saat diwawancarai di sela-sela aksi unjuk rasa mengungkapkan, aksi unjuk rasa ini akan berhenti jika wali kota menemui para guru ini di lapangan. Begitu hasil koordinasi PGRI Pekanbaru dengan koordinator lapangan.

"Wali kota masih berada di luar kota. Tadi malam, kami mengirimkan pesan WhatsApp melalui ajudan beliau," tukas Defi Warman menjelaskan kepada awak media.

Harapannya, para guru yang berunjuk rasa ini cepat ditemui wali kota. Agar, aksi unjuk rasa ini segera berakhir dan proses belajar mengajar terlaksana dengan baik.

"Kami butuh penjelasan yang konkret. Selama ini, Pemko Pekanbaru menyampaikan ke media, termasuk surat resmi ke PGRI bahwa dasar tunjangan penambah penghasilan (TPP), tidak diberikan lantaran adanya Permendagri Nomor 58 Tahun 2007," papar Defi Warman.

Menurut Defi, permendagri itu sudah dipelajari PGRI. Diman pada pasal 39 tidak ada kata melarang pemberian TPP. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga mengatakan bahwa penghapusan TPP berdasarkan Permendikbud Nomor 10. Padahal, Permendikbud ini sudah dicabut dan diganti dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2018.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen lanjut Defi, dijelaskan bahwa seorang guru mendapatkan hak gaji pokok, tunjangan, dan tambahan kemaslahatan. "Artinya, tambahan kemaslahatan boleh diberikan pemerintah daerah," ungkap Defi Warman.

Seperti diberitakan, para guru kembali menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota Pekanbaru, sejak Selasa 19 hingga Kamis 21 Maret 2019. Aksi tersebut dilakukan guna menuntut penghapusan gaji TPP guru di kota Pekanbaru yang dilakukan Pemko. Terkait itu, para guru melakukan aksi demo hingga bisa dijelaskan oleh Walikota dan memberikan solusi atas penghapusan tunjungan TPP.***


Penulis  : Richarde  /  Editor  : Cardoffa

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.